Masalah Aset Pemprov Dipelototi

Clavel Lukas • Dipublikasikan Selasa, 2 Maret 2021 | 12:31 WIB
Konferensi Pers gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kotamobagu, Kamis (15/4).
Konferensi Pers gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kotamobagu, Kamis (15/4).
MANADOPOST.ID—Aset di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) belum tuntas. Mulai dipelototi agar masalah-masalah tersebut bisa sesegera mungkin diselesaikan. Bahkan saat ini, Pemprov Sulut telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dalam mendukung upaya percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah (Pemda) di Sulut. "Kita sudah bersinergi dengan KPK agar percepatan sertifikasi aset bisa segera tuntas. Karena memang keinginan Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Pak Wagub Steven Kandouw, semua aset kita harus jelas. Harus ada legitimasi hukum, sehingga terdata dan tertata secara hukum," ungkap Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Sulut Gammy Kawatu saat dihubungi koran ini, Senin (1/3) kemarin. Menurut Kawatu, rapat terkait koordinasi sertifikasi aset Pemprov telah dilakukan pihaknya bersama dengan KPK RI. "Kegiatan ini sangat kami apresiasi, dan kami pandang sebagai bentuk perhatian KPK RI kepada Pemprov Sulut. Menjadi harapan, kita semua akan terus menjalin sinergitas yang positif, dalam mensolusikan berbagai kendala guna percepatan Sertifikasi Aset Pemda di Sulut, dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. Kawatu menuturkan, total aset Pemprov Sulut sebanyak 594, yang terdiri dari 343 tanah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 251 tanah sekolah. Sementara itu dibeberkan Kawatu, bahwa jumlah Aset yang telah tersertifikat sampai 31 Desember 2020, adalah 249 aset, yakni 161 tanah OPD dan 88 tanah sekolah. Adapun untuk tahun 2021, target sertifikasi adalah 75 Sertifikat. "Namun demikian, disadari ada berbagai kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah atas tanah Pemprov Sulut, yang menuntut sinergitas untuk mensolusikannya. Berbagai kendala itu, antara lain adalah 12 bidang tanah menunggu penerbitan sertifikat dari Kantah Manado, 4 bidang tanah menunggu penerbitan sertifikat dari Kantah Minahasa, 2 bidang tanah menunggu penerbitan sertifikat dari Kantah Minahasa Utara serta 2 bidang tanah menunggu penerbitan sertifikat dari Kantah Sitaro," kuncinya. (ewa/gel) Editor : Clavel Lukas
Aset