Raski MokodompitMANADO—Hingga saat ini, belum ada kejelasan posisi James Arthur Kojongian (JAK) di DPRD Sulut. Setelah pada beberapa waktu lalu, melalui rapat paripurna, diberhentikan dari posisi Wakil Ketua DPRD. Namun surat keputusan (SK) pemberhentian dari Kemendagri belum kunjung turun. Dalam rapat koordinasi pimpinan DPRD, Selasa (16/3) kemarin, Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit kembali angkat bicara. Terkait gaji JAK yang belum dibayarkan Setwan. Di hadapan forum, Raski menekankan hak-hak JAK harus tetap diberikan. Karena sampai sekarang SK pemberhentian dari Mendagri belum ada. “Kami memahami proses yang sudah dijalani. Namun di sisi lain saya mau masuk dalam sisi kemanusiaan atau hati nurani kita. Kalau kiranya bisa diberikan hak-hak (JAK)," kata Raski dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen itu. Jika nanti terjadi perubahan, lanjutnya, maka JAK sebagai anggota Fraksi Partai Golkar itu, akan siap mempertanggungjawabkan. "Sekalipun dengan catatan seandainya ke depan ada perubahan terkait status beliau, maka beliau siap pertanggung jawabkan dikemudian hari," tambahnya. Apa yang disampaikan Raski ini langsung ditanggapi Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu. Menurut Kawatu, sikap menunda gaji JAK berlandaskan pada keputusan paripurna beberapa waktu lalu. "Keputusan ini mengikat ke dalam. Apalagi melalui mekanisme, investigasi dan sebagainya dari Badan Kehormatan. Pak JAK bukan pimpinan DPRD, sudah jelas," tukas Kawatu. Birokrat yang pernah menempati Kepala Biro Hukum Setprov Sulut ini menambahkan, JAK sudah tak lagi pimpinan DPRD karena telah diberhentikan dengan keputusan DPRD. Jadi tidak mungkin Setwan memproses gaji sementara DPRD sudah memberhentikan. "Tetapi karena beliau diangkat dengan SK Kemendagri, maka kita menunggu peresmian pemberhentian dari Kemendagri. Mohon maaf," tandas Kawatu.(gel) Editor : Tanya Rompas