SAHKAN: Penandatanganan MoU KUA PPAS APBD Perubahan antara legislatif dan eksekutif.MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar paripurna, Senin (6/9), dengan agenda penandatanganan MoU KUA PPAS APBD Perubahan dan penyampaian gubernur terhadap Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen SpB KBD, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok. “Banggar dan TAPD telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS Perubahan APBD. Selanjutnya ada beberapa hal yang sudah disepakati Banggar dan TAPD,” lanjutnya. Silangen pun membacakan 16 poin yang disepakati. Termasuk didalamnya, SKPD yang mengalami penambahan dan pengurangan anggaran di APBD Perubahan 2021. Di mana, poin pendapatan sebesar Rp 4.097.037.778.188 tidak mengalami kenaikan. Anggaran belanja ditargetkan Rp 4.440.388.695.402 juga tak alami kenaikan. Namun terdapat beberapa perubahan pada pagu anggaran.(gel) Editor : Angel Rumeen