Soal Tanah Adat, PT BDL Dipanggil DPRD

Angel Rumeen • Dipublikasikan Selasa, 12 Oktober 2021 | 08:01 WIB
DENGAR PENDAPAT: RDP dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen bersama PT DBL, kemarin.
DENGAR PENDAPAT: RDP dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen bersama PT DBL, kemarin.
MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulut memanggil PT Bulawan Daya Lestari (BDL), tambang yang beroperasi di Bolaang Mongondow (Bolmong). Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar lintas komisi ini dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, dihadiri personel Komisi I membidangi pemerintahan dan Komisi III bidang pertambangan. Sejumlah hal dibahas. Termasuk mengenai status izin hingga soal tanah adat. Dari pihak eksekutif juga dihadirkan. Tampak Asisten I Praseno Hadi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP, dan Dinas Kehutanan, serta Dinas ESDM. Yang paling disorot anggota DPRD Jems Tuuk adalah terkait sikap PT BDL dinilainya tidak menghormati adat di Bolmong. Dia juga menyinggung mengenai izin BDL. "Sebetulnya dari tadi saya menunggu surat yang menyatakan bahwa PT BDL diberhentikan beroperasi oleh kementerian. Mau diputar bagaimana pun memang tak layak berizin," tegas Tuuk. Diapun menegaskan kembali soal status tanah adat. "Kalau BDL mengklaim itu bukan tanah adat, sama seperti dikatakan bupati, saya menyatakan  mereka semua adalah orang-orang yang tidak tahu adat," tukasnya. Di lain sisi, Kepala Dinas PTSP Franky Manumpil mengungkap, PT BDL sempat beberapa kali mengganti akte perusahaan. Permintaan pergantian terakhir masih diproses di Kemenkum HAM. Dari pihak BDL, melalui kuasa hukum Rafli Pinansang menegaskan jika izin yang dikantongi BDL lengkap. “Soal keberadaan BDL yang pada saat permohonan izin, untuk perpanjangan kedua kami ada masalah internal ke dalam. Sehingga keluarnya surat dari kementerian untuk penghentian itu jadi polemik. Kami tak sampaikan asumsi. Kami bicara fakta. Artinya harus berdasarkan putusan pengadilan. Kami tahu surat resmi yang dikeluarkan. Artinya PT BDL sah," kuncinya.(gel) Editor : Angel Rumeen
PT BDL Tambang Bolmong DPRD Sulut