Pansus Target 4-5 Bulan Tuntas Bahas Ranperda RIPPARPROV Sulut

Tanya Rompas • Dipublikasikan Senin, 25 April 2022 | 17:30 WIB
Rapat Pansus DPRD Sulut bersama instansi terkait, Senin (25/4).
Rapat Pansus DPRD Sulut bersama instansi terkait, Senin (25/4).
MANADOPOST.ID- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Sulut 2022-2025 melakukan rapat awal bersama instansi terkait, Senin (25/4). Sekretaris Pansus, Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan, diawal rapat ini pihaknya membicarakan beberapa hal saja. "Ini baru rapat awal. Belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini," kata HVK. Politisi Partai Gerindra ini sedikit menerangkan bahwa dalam rapat itu dirinya menanyakan terkait judul rancangan peraturan daerah dibahas untuk menjadi perda. "Yang kami tahu kalau peraturan daerah itu adalah aturan-aturan yang harus ditaati. Saya meminta penjelasan. Nah, dalam penjelasan Kadis, UU mengamanatkan seperti itu. Dan sudah sesuai," tandasnya. "Penjelasan Karo Hukum, dalam penyusunan ranperda ini didasari UU 10 tentang kepariwisataan, dan juga untuk mensinergikan kabupaten/kota," sambungnya. Pansus juga, kata dia, usulkan pertemuan rapat selanjutnya mengundang asisten 2 Setda, Kepala Bappeda, Dinas Kebudayaan dan selaku stakeholder terkait termasuk pelaku usaha. "Selai itu juga usulan-usulan kunker ke beberapa destinasi super prioritas di Indonesia. Karena kita tahu bersama, Likupang juga kan masuk destinasi super prioritas yang ada di Sulut. Kami pansus akan laksanakan kunker ke Kementrian-kementrian terkait. Diskusikan, koordinasikan," terangnya. Yang menarik juga, lanjutnya, salah satu tim ahli yakni Prof Charles Kepel mengatakan bahwa ranperda tersebut sudah selaras dengan RPJMD 2021-2026. "Kemudian, Minahasa raya akan jadi kota metropolitan. Dan saya tanyakan metropolitan ini apa. Dijelaskan beliau bahwa jumlah penduduknya Minahasa raya melebihi 1 juta orang, itu bisa disebut metropolitan. Dan itu sudah tertuang di RPJMD 2021-2026," jelasnya. Jadi ranperda ini, lanjut Wakil Ketua Komisi 1 itu, selaras dengan pemerintah pusat. "Bersyukur rancangan ini ternyata di 2010 pernah dibahas tapi terhenti. Makanya kami konsen. Kalau tak ada halangan, 4 atau 5 bulan ranperda ini tuntas," ucapnya. Rapat perdana tersebut dihadiri Kadis Pariwisata Sulut, Karo Hukum dan beberapa tim ahli. (ando) Editor : Tanya Rompas
Pansus DPRD Sulut Ranperda RIPPARPROV Sulut DPRD Sulut