Tahun Cari Jodoh

Tanya Rompas • Dipublikasikan Senin, 19 Desember 2022 | 14:04 WIB
Photo
Photo
Oleh: Angel Rumeen SUHU politik di tahun 2022 sedang hangat-hangatnya. Tidak dingin. Belum juga terlalu panas. Tapi sudah menarik disimak. Tahun ini penyelenggara sudah memulai tahapan pemilu 2024. Jalan menuju puncak pesta politik di Indonesia sudah terlihat. Deretan peraturan telah dikeluarkan. Terakhir, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pemilu. Yang didalamnya mengakomodasi sejumlah regulasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Tahapan Pemilu 2024 yang paling banyak dibicarakan bukanlah pembentukan badan ad hoc yang sedang bergulir atau isu keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu yang minim atau dimulainya pemasukan dukungan minimal bakal calon DPD RI. Namun yang ramai adalah tentang hasil akhir verifikasi partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024. Putusan ini menyisakan ‘sakit hati’ parpol yang tak lolos. Lepas dari itu, tahapan pemilu akan terus bergulir. Ini bukan hanya milik para elite politik. Masyarakat harus hadir. Mengamati, mengawasi, mengawal, memastikan proses politik berjalan pada relnya. Harus diakui pemilu 2024 lebih kompleks. Jika dibandingkan 2019 lalu. Apalagi di tahun yang sama akan diselenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Penyelenggara pemilu kerja keras. Sedari tahun ini. Hingar bingar figur pengganti Pak De Jokowi pun mewarnai 2022. Tak hanya di tingkat nasional yang euforianya terasa. Tapi juga di daerah, termasuk Sulawesi Utara. Para pecandu politik saling lempar argumen, si A yang terbaik, si B yang didukung Jokowi, si A (lagi) mulai kampanye dikit-dikit, si P paling mungkin diusung (eh...). Mengutip yang dikatakan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dikaitkan dengan politik, tahun 2022 tahunnya cari jodoh. Sejak awal tahun masyarakat disuguhi informasi proses penjajakan sejumlah figur ke figur lain atau parpol untuk bisa masuk bursa pemilihan presiden. Layaknya cerita cinta drama Korea, ada figur yang pedekate-nya diterima ada yang di-ghosting. Ada figur sedang tebar pesona, berharap parpol kecantol. Ada juga prosesnya berlanjut ke tahapan lebih serius, kenal lebih dekat. Di tahapan ini baik parpol maupun figur mencari kecocokan. Kemudian berlanjut ke lamaran. Eh tapi, jangan-jangan ada parpol dan kandidat yang ‘backstreet’. Semuanya akan terjawab tahun depan. Kalau kata Opa Kalla, 2022 ini tahun romantis. Tahun 2023 pemantapan dan tahun 2024 memilih. Tahun 2022 ini parpol juga sibuk mengisi daftar kandidat untuk dicalonkan di pemilihan legislatif hingga calon kepala daerah. Beberapa parpol besar telah mengantongi nama jagoan mereka. Kampanye dikit-dikit juga sudah dilakukan sejumlah figur untuk mengenalkan diri. Cukup menarik, beberapa parpol besar menerima lamaran pensiunan TNI/Polri. Entah persiapan pileg atau pilkada 2024 mendatang. Istilah cari jodoh juga rasanya tepat disematkan dalam proses-proses ini. Parpol mencari figur. Sementara figur mendambakan parpol yang tepat untuk dia berlabuh. Peta politik di Sulawesi Utara masih didominasi PDI Perjuangan. Mempertahankan kemenangan menjadi target partai yang diketuai Olly Dondokambey itu. Sejauh ini para rivalnya belum banyak gerakan tambahan. Meski begitu harus diakui, Partai Golkar tahun ini menunjukkan kesolidan. Berbeda dari 2021 silam, partai yang dipimpin Christiany Eugenia Paruntu ini diterpa banyak ‘cobaan’. Sementara NasDem yang finish di posisi runner up pada 2019 lalu terkesan adem ayem. Dipimpin politisi senior Victor Mailangkay, NasDem bisa dikatakan lebih banyak diam. Termasuk di lembaga legislatif DPRD provinsi. Belum menggigit. Partai Demokrat terlihat sedang bersemangat. Mendapat pemimpin baru, Elly Engelbert Lasut, Demokrat Sulut terus memperkuat organisasi. Berharap kemenangan. Tak hanya di pileg dan pilpres, tapi juga pilkada termasuk pilgub. Parpol lain? Yang paling sering tampil adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Berbekal satu kursi di DPRD provinsi, PSI kerap mendapat panggung untuk mengekspresikan ‘hadir kerja untuk rakyat’. Di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di urutan 12. Tahun 2022 naik ke urutan 7. IDI yang di ukur tahun 2021, diukur dengan 22 indikator. Meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Ada delapan provinsi yang termasuk dalam kategori yang nilai IDI-nya tinggi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Lampung. Nah, apakah peningkatan IDI ini ikut dirasakan masyarakat luas?.(*) Editor : Tanya Rompas
Catatan Akhir Tahun Politik Sulut Angel Rumeen