MANADOPOST.ID - Memulai tahun 2024, Trust Democracy & Constitution Institute menggelar diskusi santai di Songara Cafe Manado, Selasa (2/1).
Salah satu yang menjadi pembicara yakni Prof Delmus Puneri Salim PhD. Guru Besar Ilmu Politik Institut Agama Islam Manado ini ikut menanggapi permasalahan upaya delegitimasi politik yang terjadi saat ini.
Dimana merupakan imbas dari permasalahan etik yang dicap kepada salah satu capres-cawapres.
"Siapapun yang terpilih, ia telah mendapatkan legitimasi politik yang kuat. Dan pastinya secara hukum juga, karena telah melewati proses demi proses tahapan Pemilihan presiden dari awal hingga akhir nantinya," ujar Delmus dalam diskusi bertemakan Diskursus Capres-Cawapres Wajib Miliki Legitimasi Hukum & Legitimasi Politik Yang Kuat.
Delmus yang juga merupakan Rektor IAIN Manado Periode 2019-2023 juga menjelaskan bahwa saat ini bukan lagi persoalan etik yang membayangi pilpres.
Tapi presiden dan wakil presiden terpilih bisa jatuh karena permasalahan tidak mampu mengatasi permasalahn ekonomi dan keterwakilan politik atau kelompok politik yang bukan pendukungan capres terpilih.
"Seberapa baik Presiden dan Wakil Presiden bisa mengelola kelompok politik atau koalisi di luar pemerintahan untuk memastikan keterwakilannya dalam pemerintahan. Ini sangat penting soal keterwakilan, sehingga dukungan pemerintahannya semakin kuat," ujar Delmus.
Delmus melanjutkan, pastinya akan selalu ada orang-orang yang pandangan yang berbeda dengan berbagai standar etik sendiri-sendiri. Seperti kejadian di Bali, orang yang berjilbab dan tidak berjilbab pastinya memiliki standar etik masing-masing.
"Terlalu dominan politis, narasi yang ada tidak berimbang, bagi yang capres terpilih bagaimana mengelola keterwakilan dari seluruh kelompok politik untuk turut andil dalam pemerintahan," kata Delmus.
Sementara itu Juhaidy Rizaldy SH MH yang hadir sebagai narasumber punya pendapat soal kandidat capres yang cacat etik.
"Prabowo-Gibran yang dituduh sebagai kandidat cacat etik tidak benar. Etik dalam hal ini hanya sebatas peraturan DKPP atau MKMK," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) ini.
Menurut Juhaidy, kedudukannya ada di bawah Undang-Undang. "Jadi bukan permasalahan etika mendapat yang dibenarkan dalam filsafat hukum. Jadi tidak ada permasalahan yang urgent," bebernya.
Ia melanjutkan, apabila terpilih pastinya Prabowo-Gibran memilii legitimasi hukum. "Dan legitimasi politik yang kuat," tegas Juhaidy.
Diskusi sambil ditemani kopi itu juga turut dihadiri Melky Jakhin Pangemanan SIP MAP MSi yang merupakan Ketua DPW PSI Sulawesi Utara dan Sekretaris TKD Prabowo - Gibran Provinsi Sulawesi Utara. (tkg)
Editor : Kenjiro Tanos