MANADOPOST.ID — Kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Pusat datang langsung dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tineke Adam.
Dalam Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Tineke tidak segan menyebut kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan.
Dalam forum resmi tersebut, Tineke menyuarakan kekecewaannya terhadap implementasi Fishery Monitoring System (FMS), kewajiban Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN), serta pembatasan wilayah tangkap dalam skema Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
“Ini bukan hanya persoalan Sulut. Ini problem nasional. Tapi sayangnya, Menteri KP seolah tidak konsen ke daerah,” tegasnya.
Ia juga mengungkap bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh asosiasi kelautan daerah untuk menyuarakan keberatan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun semua seakan berakhir di ruang kosong.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini berkali-kali, baik secara kelembagaan maupun melalui forum resmi asosiasi. Namun respons dari Pak Menteri sangat minim," bebernya.
Tineke lalu menyoroti demonstrasi yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP terkait pemasangan alat FMS di setiap kapal, kewajiban SKN, rendahnya harga ikan, serta protes atas maraknya kapal asing yang mulai beroperasi di perairan nasional.
Ia menyebut bahwa aktivitas kapal asing ini menurunkan drastis hasil tangkapan kapal-kapal lokal.
“Ini bukan hanya soal teknis, ini soal keadilan ekonomi. Kapal-kapal asing leluasa menjelajah lautan kita, sementara nelayan lokal kita diikat dengan regulasi yang ketat dan alat pemantauan yang membatasi,” tambahnya.
Terkait pembatasan wilayah tangkap, Tineke mengungkapkan bahwa Sulut berada dalam dua WPP strategis yakni 715 dan 716, namun ruang gerak nelayan lokal di dalamnya justru semakin sempit.
Masalah zona ini, kata dia, juga sudah dilaporkan ke Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.
“Pak Gubernur sedang berada di Jakarta dan kami berharap karena kedekatan beliau secara pribadi dengan Pak Menteri KP, ada ruang dialog yang lebih terbuka. Kami butuh kebijakan yang berpihak pada nelayan, bukan yang menjauhkan mereka dari lautnya sendiri,” tandasnya. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight