Berita Utama Ekbis Kapol Teropong Minahasa Raya Nusa Utara Bolmong Raya Nasional Publika Politik Esport Healthy Hukum Internasional Lifestyle&Teknologi Liputan Khusus Olahraga Opini Otomotif Show & Celebrities Xpresi

DPRD Desak Tangani Ketimpangan Upah Guru Agama

Baladewa Setlight • Senin, 21 April 2025 | 15:42 WIB
Cindy Wurangian
Cindy Wurangian

MANADOPOST.ID – Masalah ketimpangan kesejahteraan guru agama di tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencuat, kali ini melalui sorotan tajam Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian.

Legislator vokal dari Partai Golkar itu mendesak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Sulut agar tidak lagi menunda penyelesaian polemik yang sudah berlarut sejak 2024.

“Ini bukan isu baru. Sejak tahun lalu sudah kami koordinasikan, namun hingga kini belum ada tindakan konkret dari Dinas Pendidikan. Kita berbicara tentang mereka yang mengabdi, tapi tak diupah secara layak,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut tersebut.

Wurangian mengungkapkan, banyak guru agama yang bertugas di satuan pendidikan menengah atas baik di SMK maupun SMA yang menyampaikan keluhan soal belum dibayarkannya hak mereka. 

Sebagian bahkan telah mendekati masa pensiun, namun masih terkatung-katung dalam ketidakpastian administratif dan anggaran.

“Kami sudah menerima keluhan mereka, meski secara formal suratnya baru akan dimasukkan. Namun secara verbal, aspirasi mereka sangat jelas. Fakta ini memperkuat informasi bahwa banyak guru di Sulut yang masih menerima penghasilan di bawah standar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cindy menggarisbawahi bahwa para guru yang menyampaikan aspirasi merupakan pegawai di bawah naungan Pemerintah Provinsi, baik yang mengantongi SK Gubernur maupun SK Kepala Sekolah.

Ironisnya, meski berada dalam sistem formal pemerintahan, hak mereka belum dijamin secara menyeluruh.

“Mereka bukan guru honorer liar atau guru swasta tanpa legalitas. Mereka adalah pendidik yang telah diberi SK oleh negara, namun justru dilupakan ketika menyangkut hak dasar mereka,” tambahnya.

Cindy pun berjanji akan membawa isu ini ke rapat internal DPRD Sulut agar segera dijadwalkan pertemuan khusus bersama pihak Dikda.

Ia juga menekankan perlunya solusi menyeluruh dan kebijakan afirmatif, terutama bagi guru-guru yang akan memasuki masa purna bakti.

“Kami tidak bisa menunggu sampai ada gelombang protes atau mogok mengajar. Pendidikan adalah jantung peradaban, dan guru adalah nadi yang menghidupkannya. Bila mereka terabaikan, maka kita sedang mencederai masa depan anak-anak Sulut,” pungkas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini. (ewa)

Editor : Baladewa Setlight
#Golkar #Pendidikan #DPRD Sulut #Guru Agama