MANADOPOST.ID — Dunia pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) kembali memanggil nurani politik.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah dalam menyelesaikan polemik klasik yakni pembayaran tunjangan kinerja guru dan dosen.
Paat menyebut bahwa keterlambatan pencairan tunjangan bukan lagi sekadar persoalan teknis administrasi, tetapi sudah menjelma menjadi bentuk pembiaran struktural terhadap hak-hak tenaga pendidik.
“Ini masalah klasik yang seolah-olah tak kunjung selesai. Padahal, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen adalah kunci dalam menjaga semangat profesionalisme dan mutu pendidikan di Sulut,” tegasnya.
Menurut legislator yang dikenal vokal memperjuangkan isu pendidikan ini, keberpihakan pemerintah harus diwujudkan bukan hanya dalam pidato-pidato seremonial, melainkan dalam kebijakan anggaran dan eksekusi teknis yang nyata.
“Kalau kita mau kualitas pendidikan naik, maka kesejahteraan guru dan dosen tidak boleh ditawar-tawar. Mereka adalah garda depan peradaban. Jangan hanya diberi janji, tapi tidak dipenuhi haknya,” tambah Paat.
Vonny Paat juga meminta agar instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat, segera melakukan audit menyeluruh terhadap alur dan mekanisme pembayaran tunjangan, termasuk memastikan tidak ada praktik birokrasi berbelit yang menghambat pencairan dana. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight