MANADOPOST.ID—Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) ternyata masih banyak yang belum terealisasi.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sulut Capt Remly Kandoli Mmar, dalam rapat Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pemerintah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/10).
Legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan Reses DPRD selama ini belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah. Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan warga tidak kunjung masuk dalam perencanaan maupun penganggaran daerah.
“Saya sudah malu kepada masyarakat. Mereka pikir saya tidak bekerja sebagai wakil rakyat. Padahal hampir setiap rapat kami di Dewan selalu menyuarakan keluhan dan aspirasi rakyat,” ujar Remly dengan nada kecewa.
“Dulu waktu saya masih jadi kapten kapal, pekerjaan selesai dan bisa tidur nyenyak. Sekarang di Dewan, kami bekerja tapi tidak ada hasil sementara gaji tetap jalan. Saya sampai susah tidur memikirkan aspirasi rakyat yang tidak terealisasi,” tambahnya.
Remly menjelaskan, dari tiga kali reses di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) keluhan masyarakat selalu sama, kondisi jalan rusak, irigasi tak berfungsi, dan bendungan yang butuh rehabilitasi. Namun, hingga kini belum ada satu pun yang terealisasi.
“Dalam satu tahun tiga kali reses, keluhan masyarakat tetap sama. Tapi setiap kali kami usulkan, tidak ada realisasinya,” tegas anggota Komisi III DPRD Sulut itu.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 dapat mengakomodasi beberapa prioritas utama di daerah pemilihannya, seperti perbaikan ruas jalan Pontak-Lobuk, Ratahan-Amurang, dan Pangu-Atep, serta peningkatan irigasi Lahendong dan rehabilitasi bendungan yang selama ini diharapkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PU Sulut Deicy Paath menegaskan pihaknya merupakan instansi pelaksana yang bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kalau tidak ada dana, kami tidak bisa melaksanakan. Tapi untuk jalan Pontak-Lobuk sudah masuk dalam anggaran tahun 2025, dan untuk ruas Pangu-Atep akan kami survei terlebih dahulu,” jelas Paath.(gel)
Editor : Angel Rumeen