MANADOPOST.ID—Kunjungan reses Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Utara Louis Carl Schramm SH MH di Kelurahan Sumompo menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan wakil rakyat yang ingin memastikan persoalan di tingkat lingkungan tersampaikan ke pemerintah.
Dalam pertemuan yang digelar Senin (1/12), Schramm menegaskan reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan nyata untuk menyerap informasi langsung dari masyarakat dan memperjuangkannya dalam program pembangunan provinsi maupun kota.
Dalam sesi dialog, warga Sumompo menyampaikan beragam kebutuhan mendesak, mulai dari perumahan, infrastruktur, bantuan sosial, hingga pendidikan.
Sejumlah warga berharap masalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta program bedah rumah yang sudah pernah disurvei oleh dinas terkait namun belum mendapat kejelasan realisasi.
“Rumah kami sudah dilihat langsung oleh petugas, tapi sampai sekarang belum ada kabar lanjutan,” ujar warga yang berharap kepastian bantuan.
Aspirasi lain yang muncul cukup kuat adalah pembangunan jalan paving di Lingkungan I, IV, dan V Sumompo.
Warga menilai akses jalan yang lebih layak akan membantu aktivitas harian mereka, baik untuk mobilitas kerja maupun keselamatan anak-anak sekolah. Beberapa warga menyampaikan bahwa jalan rusak sering kali membahayakan pengendara, terutama saat hujan.
Di sektor perumahan, masyarakat meminta pemerintah mempermudah syarat kepemilikan rumah subsidi. Banyak warga berpenghasilan rendah yang merasa terbebani oleh proses administrasi yang panjang, sementara kebutuhan akan rumah layak semakin mendesak.
Persoalan bantuan langsung tunai (BLT) dan akurasi data penerima bantuan juga menjadi sorotan. Warga berharap adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar bantuan tidak salah sasaran. Ada pula keluhan tentang bantuan pendidikan seperti Dana Bantuan Pintar yang belum seluruhnya diterima oleh siswa yang berhak.
Warga bahkan mengusulkan agar pemerintah menyediakan wadah informasi resmi yang memuat seluruh jenis bantuan, mulai dari PKH hingga bantuan bencana, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi.
Isu infrastruktur kritis juga mencuat, terutama talud yang rusak akibat banjir tahun 2023 dan aktivitas truk berat yang melintas maupun penambangan pasir di sungai. Warga menilai perbaikan harus dilakukan segera untuk mencegah kerusakan lebih luas.
Menanggapi seluruh aspirasi itu, Louis Schramm menegaskan bahwa semua catatan warga akan dibawa ke dalam pembahasan DPRD. “Semua masukan dari masyarakat Sumompo akan dijadikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Ini menjadi dasar bagi tindak lanjut program pembangunan dan bantuan sosial di wilayah Sumompo,” ujarnya. Ia berkomitmen memastikan setiap masukan mendapat perhatian sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun kota.(gel)
Editor : Angel Rumeen