MANADOPOST.ID- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Reza Rumambi memberikan penjelasan terkait rankap jabatan yang disinggung mantan Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap.
Rumambi menyampaikan, Peraturan Partai Nomor 1 tahun 2025 sudah mengatur tentang rangkap jabatan. Oleh karena itu, tidak ada yang dilanggar.
"Jelas dalam pasal BAB XVIII Ketentuan Khusus, pasal 121, poin 3 (Anggota Partai atau Kader Partai yang telah terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural diatas maupun dibawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain)," ungkapnya, Rabu (14/1) kepada Manado Post.
Jadi, ditegaskannya, ini adalah aturan internal partai.
Rumambi juga memberikan contoh kasus yang sama bahwa di Indonesia ada 3 yang dipercayakan Ketua Umum dalam penugasan khusus.
Yakni Ketua DPD Jawa Tengah Dolfie Palit yang juga sebagai Wasekjen DPP, Ketua DPD Jawa Timur Said Abdulah yang juga sebagai Ketua DPP, dan Sulawesi Utara Olly Dondokambey masih juga dipercayakan sebagai Ketua DPD yang juga adalah Bendahara Umum DPP PDIP.
"Jadi, kalau ada yang bilang melanggar, mungkin saja mereka belum membaca dan paham AD ART dan Peraturan Partai Internal kami," singgungnya.
Terkait PDIP adalah partai wong cilik dan pro rakyat, Ketua Fraksi PDIP DPRD Manado itu mengatakan bahwa partai berlambangkan Kepala Banteng Moncong Putih itu selalu berusaha untuk memahami kehendak rakyat.
"Kader partai harus selalu hadir di masyarakat dalam kesusahan rakyat dan aspirasi-aspirasinya.
Baru-baru ini dalam vencana saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar, kader seluruh Indonesia bergotong royong membantu.
Bahkan DPP mengirimkan kapal Kesehatan Salamahayati, 30 ambulans, Tim Dokter dan bantuan lainnya. Itu karena kami merasakan derita dari saudara-saudara kita di sana dan wajib hadir semaksimal yang kita bisa," tuturnya.
Soal isu pilkada langsung dan tidak langsung, PDIP, kata dia, ada di pihak rakyat. Pemilihan langsung masih sistem yang paling baik. Karena rakyat yang menentukan pilihannya langsung.
"Ini jelas pro wong cilik dan rakyat. PDIP Sulawesi Utara, setiap kader wajib hadir selalu di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam suka dan duka, harus hadir menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu pesan Ibu Ketua Umum. Jangan hidup dalam zona nyaman, tapi harus turun merasakan dan membantu masyarakat," tandasnya.
Jadi, lanjut Rumambi, semua kader-kader yang ditugaskan dalam kepengurusan partai, sudah dinilai dan dievaluasi DPP sebagai kader yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Khususnya dalam mengawal kebijakan pro pakyat sebagai partai wong cilik," kuncinya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas