MANADOPOST.ID—Sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Sulut yang membidangi pembangunan.
Proyek-proyek tersebut saat ini dikelola oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara, instansi yang sebelumnya dikenal dengan nama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
Perhatian ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Sulut dan BPBPK Sulut yang dilaksanakan pada Senin (26/1).
Dalam pertemuan tersebut terungkap terdapat empat proyek strategis yang akan dikerjakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara (Sulut), dengan fokus utama pada sektor penyediaan air bersih.
Dari empat proyek tersebut, tiga di antaranya merupakan proyek SPAM, yakni SPAM Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow Selatan, SPAM Bolaang Uki di Bolaang Mongondow, serta proyek Optimalisasi SPAM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Nilai anggaran untuk proyek-proyek ini bervariasi dan mencapai hingga Rp40 miliar, menjadikannya sebagai proyek infrastruktur berskala besar yang diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat.
Menanggapi rencana pelaksanaan proyek-proyek SPAM tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut dari Fraksi Partai Demokrat Royke Reynald Anter SE ME mengingatkan pentingnya pelaksanaan proyek yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pemeliharaan dan keberlanjutan.
Menurut Anter, banyak proyek serupa di masa lalu yang pada awalnya berjalan baik, namun kemudian terbengkalai karena tidak adanya sistem pemeliharaan yang jelas. Akibatnya, tujuan awal untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat justru tidak tercapai secara maksimal.
“Banyak contoh yang bisa kita lihat. Jangan sampai hanya di tahun pertama dan kedua diperhatikan, lalu di tahun ketiga sudah dibiarkan. Akhirnya proyek itu mubazir karena instalasinya tidak terawat,” ujar Anter dalam RDP tersebut.
Ia menegaskan dalam proses penyerahan aset kepada pemerintah desa atau instansi terkait, harus dibuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang mengatur secara jelas tanggung jawab pemeliharaan.
Hal ini mencakup pengelolaan jaringan instalasi pipa, bak penampung, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Dengan adanya kesepakatan yang jelas, Anter berharap proyek SPAM dapat memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya dirasakan dalam waktu singkat setelah pembangunan selesai. Ia juga menekankan perlunya pengawasan melekat sejak tahap perencanaan hingga operasional proyek.
“Pengawasan itu penting. Kami minta agar proyek-proyek SPAM di Sulawesi Utara benar-benar diawasi secara ketat agar sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Selain itu, Anter mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang negara. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk merawat sarana publik menjadi kunci agar proyek infrastruktur dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.
“Penting mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga sarana dan prasarana publik yang dibangun dengan uang rakyat,” tambah Anter.(gel)
Editor : Angel Rumeen