Berita Utama Ekbis Kapol Teropong Minahasa Raya Nusa Utara Bolmong Raya Nasional Publika Politik Esport Healthy Hukum Internasional Lifestyle&Teknologi Liputan Khusus Olahraga Opini Otomotif Show & Celebrities Xpresi

DPRD Sulut Datangi DPR RI, Kawal Program Infrastruktur 2026

Angel Rumeen • Kamis, 5 Februari 2026 | 20:02 WIB

 

Photo
Photo

MANADOPOST.ID—Pimpinan dan anggota DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam memperoleh data serta informasi strategis terkait program bantuan dan rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan Komisi V DPR RI.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada dukungan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur serta sektor perhubungan yang direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2026.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB, KBD, Wakil Ketua DPRD Stela Runtuwene dan Michaela Paruntu, Ketua Komisi III Berty Kapojos dan sejumlah personel Komisi III.

“Ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya berbagai kebijakan nasional dan program prioritas yang menjadi kewenangan Komisi V DPR RI, termasuk peluang dukungan anggaran pusat bagi daerah. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara dapat berjalan seiring dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Silangen.

Di sisi lain, Michaela Paruntu menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, DPRD, dan DPR RI agar kebutuhan riil daerah dapat terakomodasi dalam program pusat. Infrastruktur dan konektivitas transportasi dinilai sebagai faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

“Kita memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengusulan program, skema pendanaan, serta prioritas pembangunan yang dapat diakses oleh daerah. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan,” tandasnya.(gel)

Editor : Angel Rumeen