MANADOPOST.ID—Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Pansus RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Henry Walukow menegaskan diterimanya persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN menandakan Ranperda RTRW Sulut yang dibahas telah selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Menurut Walukow, persetujuan substansi ini tidak hanya menjadi validasi dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara agar RTRW daerah dapat menyesuaikan dan mengacu pada RTRW provinsi. Hal ini diharapkan menciptakan keselarasan dan integrasi tata ruang di semua tingkatan pemerintahan.
“Persetujuan substansi artinya Ranperda RTRW Sulut yang dibahas sudah selaras dengan RTRWN. Harapannya, RTRW kabupaten dan kota bisa selaras dan mengacu RTRW provinsi,” jelas Walukow.
Selain itu, Walukow menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Sesuai arahan Menteri ATR/BPN, minimal 80 persen lahan pertanian pangan harus dijaga dan diproteksi agar tidak terganggu oleh alih fungsi lahan atau pembangunan yang tidak terencana. Sisanya, menurutnya, hanya berupa penyesuaian data administratif untuk menyempurnakan dokumen RTRW.
Politikus Demokrat ini menambahkan, dengan adanya persetujuan substansi, tahapan selanjutnya adalah penetapan Ranperda RTRW menjadi Peraturan Daerah melalui persetujuan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Rapat paripurna penetapan dijadwalkan pada 24 Februari 2026.(gel)
Editor : Angel Rumeen