MANADOPOST.ID—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan menggelar rapat bersama mitra kerja, Senin (2/3/2026). Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026, khususnya sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Angelia Regina Wenas (ARW), menyuarakan aspirasi warga terkait kondisi sektor pertanian dan peternakan yang dinilai semakin tertekan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut, saat turun ke daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya, keluhan petani dan peternak hampir selalu berkisar pada minimnya bantuan pemerintah.
“Saat ini kita tahu bersama lagi efisiensi. Masyarakat pun baik petani maupun peternak menjerit, mereka mengeluhkan dan membutuhkan perhatian pemerintah dalam bentuk bantuan. Jujur ketika kita turun dapil dorong mengeluhkan bantuan,” ungkap Angelia dalam forum rapat.
Menurutnya, masyarakat di tingkat bawah tidak terlalu mempersoalkan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi pertimbangan pemerintah. Yang mereka rasakan adalah berkurangnya dukungan nyata, terutama dari dinas yang selama ini menjadi tumpuan, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan.
“Yang mereka tahu setiap tahun itu ada bantuan. Dan kenyataan di saat ini bantuan di setiap dinas yang bersentuh langsung dengan masyarakat seperti pertanian dan peternakan sangat minim,” tegas legislator dapil Bolmong Raya tersebut.
Ia menilai, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Angelia mendorong agar Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan mencari peluang dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran daerah, sinergi dengan kementerian menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan program bantuan bagi petani dan peternak.
Dalam kesempatan itu, ARW membeberkan hasil kunjungan kerjanya ke Jakarta pekan lalu. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait berbagai program yang dapat diakses daerah. Namun, dari komunikasi tersebut, muncul keluhan mengenai koordinasi yang dinilai belum optimal antara kementerian dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.
“Minggu lalu, izin pimpinan saya dari Kementerian Pertanian dan Peternakan, mereka mengeluhkan koordinasi yang tidak terlalu baik dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahkan untuk permintaan data, pihak kementerian mengaku kesulitan berkomunikasi. Angelia mengutip langsung pesan yang diterimanya saat pertemuan tersebut. “Ibu tolong bilang ke ibu kadis sangat sulit komunikasinya, beda dengan kadis sebelumnya,” tuturnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen