MANADOPOST.ID—Panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 telah menuntaskan tugasnya. Pansus yang diketuai Raski Mokodompit ini bahkan telah menyerahkan rekomendasi pada gubernur dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4) lalu.
Raski menyampaikan pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2025 telah dilaksanakan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data lapangan.
Pansus tidak hanya berfokus pada angka serapan anggaran, melainkan lebih jauh menilai sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin menegaskan evaluasi LKPJ ini bukan sekadar melihat angka-angka. Yang paling penting adalah apakah program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Raski.
Ia menjelaskan, Pansus DPRD telah melakukan serangkaian tahapan mulai dari pembahasan internal, rapat bersama perangkat daerah, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil di lapangan.
“Kami turun langsung ke daerah untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu benar-benar terjadi di lapangan. Ini penting agar rekomendasi yang kami hasilkan tidak normatif, tetapi solutif,” jelasnya.
Raski menyoroti pentingnya indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan program pemerintah. Menurutnya, setiap perangkat daerah wajib memberikan penjelasan yang transparan apabila target tidak tercapai.
“Kalau target tidak tercapai, harus dijelaskan secara terbuka apa kendalanya, apakah dari sisi teknis, anggaran, atau faktor eksternal. Ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Dalam sektor pelayanan dasar, Pansus memberikan perhatian serius pada bidang pendidikan dan kesehatan. Raski menyebut masih adanya persoalan kekurangan tenaga guru, kepala sekolah berstatus pelaksana tugas, hingga tingginya angka anak putus sekolah.
“Kami mendorong percepatan penetapan kepala sekolah definitif dan solusi konkret untuk kekurangan guru. Termasuk program pendidikan kesetaraan yang harus diperluas bagi puluhan ribu anak putus sekolah,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pansus menyoroti persoalan distribusi obat dan sistem rujukan pasien yang dinilai masih perlu dibenahi.
“Jangan sampai pelayanan terganggu hanya karena masalah administrasi atau distribusi obat. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Raski.
Selain itu, infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Pansus merekomendasikan perbaikan jalan dan sistem pemeliharaan berbasis teknologi agar lebih tepat sasaran.
“Kami mendorong penggunaan teknologi seperti sistem digital dan analisis data untuk menentukan prioritas perbaikan jalan. Ini penting agar anggaran benar-benar efektif,” ungkapnya.
Pada sektor sosial dan ekonomi, Raski menekankan perlunya transformasi program bantuan menjadi pemberdayaan berkelanjutan.
“Bantuan sosial tidak boleh hanya bersifat sementara. Harus diarahkan pada pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri dan angka kemiskinan bisa ditekan secara sistematis,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
“Kami berharap seluruh rekomendasi Pansus ini ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Ini bukan kritik semata, tetapi bentuk tanggung jawab kami untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegas Raski.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, didampingi para wakil ketua serta anggota. Dihadiri Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay serta jajaran Pemprov Sulut.(*)
Editor : Angel Rumeen