MANADOPOST.ID—Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk membahas sejumlah persoalan pendidikan di daerah, termasuk nasib tenaga guru honorer yang belum terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Louis Schramm tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Femmy Suluh serta sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulut.
Dalam pembahasan rapat, muncul usulan agar tenaga guru yang belum masuk dalam data Dapodik dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para guru yang selama ini tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah keterbatasan tenaga pengajar di Sulawesi Utara.
Legislator menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, mengingat banyak guru honorer yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Selain itu, keberadaan para guru honorer dinilai sangat membantu menjaga proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Pemerintah daerah harus memikirkan hal ini karena jasa mereka sebagai pendidik sangat besar, apalagi Sulawesi Utara masih kekurangan tenaga guru,” terungkap dalam forum RDP tersebut.
Tak hanya membahas persoalan guru honorer, rapat juga menyinggung terkait mekanisme dan persyaratan sekolah yang berhak menerima anggaran revitalisasi dari pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPRD Sulut meminta Dinas Pendidikan Daerah untuk menyerahkan data sekolah-sekolah yang telah mendapatkan bantuan anggaran revitalisasi.
Permintaan tersebut dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap distribusi dan penggunaan anggaran pendidikan di Sulawesi Utara.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Utara Louis Schramm menegaskan transparansi data penerima bantuan revitalisasi sekolah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan sarana pendidikan di daerah.
Komisi IV juga menilai revitalisasi sekolah harus benar-benar menyasar sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas belajar demi menunjang kualitas pendidikan.
RDP berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari anggota dewan terkait kondisi pendidikan di Sulut, mulai dari kekurangan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian bersama anggota Komisi IV lainnya yakni Paula Runtuwene, Muslima Mongilong, dan Vionita Kuera.(gel)
Editor : Angel Rumeen