MANADOPOST.ID – Ketua Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP) Philip Pantouw menyayangkan munculnya konten berupa karikatur yang belakangan viral di media sosial dan dinilai tidak mencerminkan etika dalam berpolitik.
Menurut Pantouw, konten semacam itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan justru berpotensi memperkeruh suasana kehidupan demokrasi.
“Konten-konten seperti itu sangat tidak beretika. Kami sangat menyayangkan generasi sekarang ini yang semakin tidak beretika menggunakan media sosial untuk menyerang orang nomor satu di Sulawesi Utara,” ujar Pantouw saat didampingi Sekretaris MKBP, Dr. Elisa Regar.
Pantouw dan Regar merupakan tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia kepemudaan dan demokrasi di Sulawesi Utara. Keduanya pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Sulut pada masanya.
Bahkan Philip Pantouw yang kini telah memasuki usia 80 tahun juga dikenal sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara pertama saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama di Indonesia.
Saat itu, Sulawesi Utara menjadi daerah percontohan nasional yang sukses dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat.
Dengan pengalaman tersebut, Pantouw mengaku memahami betul pentingnya menjaga etika politik dan persatuan masyarakat dalam setiap kontestasi demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa pada masa awal pelaksanaan pilkada langsung, sejumlah daerah di Indonesia sempat mengalami konflik horizontal yang bernuansa SARA.
Namun demikian, Sulawesi Utara mampu menunjukkan kedewasaan politik dan menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan demokrasi yang damai.
“Pengalaman mengajarkan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan etika, saling menghormati, dan mengedepankan pendidikan politik yang baik. Jangan sampai media sosial dijadikan alat untuk menyerang pribadi seseorang dengan cara-cara yang tidak pantas,” tegas Pantouw.
Karena itu, Pantouw mengimbau generasi muda dan para pelaku politik yang baru terjun ke dunia politik agar lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Menurutnya, kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi harus disampaikan dengan cara yang santun, beradab, dan tidak merendahkan martabat orang lain.
“Perbedaan pilihan politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun etika harus tetap dijaga. Jangan sampai ruang digital dipenuhi konten-konten yang justru memperuncing perpecahan dan mengabaikan nilai-nilai kesantunan yang selama ini menjadi karakter masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Pantouw. (*)
Editor : Tommy Waworundeng