MANADOPOST.ID—Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Michaela Elsiana Paruntu (MEP), memberikan penjelasan terkait belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Golkar Sulut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Menurutnya, proses administrasi saat ini masih berjalan dan usulan kepengurusan telah lebih dahulu disampaikan ke tingkat pusat.
Wakil Ketua DPRD Sulut itu mengatakan, pada dasarnya tidak ada kendala berarti dalam proses pembentukan kepengurusan. Hanya saja, terdapat satu tahapan administrasi yang masih harus diselesaikan, yakni penandatanganan oleh salah satu anggota tim formatur.
"Usulan kepengurusan sudah kami sampaikan ke DPP. Saat ini hanya tinggal menunggu satu tanda tangan dari tim formatur sehingga prosesnya bisa diselesaikan," ujar MEP kepada wartawan, Senin (29/6).
MEP menjelaskan, DPP Partai Golkar menunjukkan sikap yang kooperatif dalam menindaklanjuti usulan tersebut. Karena itu, pihaknya optimistis SK kepengurusan DPD Golkar Sulut akan segera diterbitkan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
Sembari menunggu keluarnya SK, DPD Partai Golkar Sulut tetap mempersiapkan agenda konsolidasi organisasi. Salah satu program yang telah disiapkan adalah pelaksanaan pemilihan ketua DPD Partai Golkar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Untuk memastikan agenda tersebut berjalan sesuai rencana, MEP mengungkapkan pihaknya akan segera membentuk tim khusus yang bertugas mempersiapkan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat daerah.
"Kami sudah siap melaksanakan pemilihan ketua DPD Partai Golkar di kabupaten dan kota. Tim persiapan juga akan segera dibentuk agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik," katanya.
Meski belum bersedia mengungkap nama-nama yang masuk dalam susunan kepengurusan baru, MEP memberikan gambaran mengenai konsep yang diusung dalam penyusunan struktur organisasi Partai Golkar Sulut periode mendatang.
Ia menyebut komposisi kepengurusan dirancang lebih segar dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada kader-kader muda atau generasi milenial. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam menjalankan roda organisasi sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar Sulawesi Utara.
Selain mengakomodasi kader muda, penyusunan kepengurusan juga mengedepankan semangat rekonsiliasi. MEP mengatakan pihaknya merangkul berbagai elemen partai, termasuk kader-kader yang sebelumnya memiliki pilihan berbeda dalam Musyawarah Daerah (Musda). Menurutnya, persatuan internal menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi menghadapi agenda politik ke depan.
Tidak hanya itu, keterwakilan perempuan juga menjadi perhatian dalam penyusunan kepengurusan. MEP mengungkapkan sedikitnya 30 persen posisi kepengurusan diisi oleh kader perempuan sebagai bentuk komitmen Partai Golkar dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik dan organisasi.
Di sisi lain, penyebaran kader dalam struktur kepengurusan juga disusun secara proporsional. MEP memastikan setiap daerah pemilihan (dapil) di Sulawesi Utara memperoleh keterwakilan yang seimbang sehingga seluruh wilayah memiliki ruang untuk berkontribusi dalam kepengurusan partai.
“Komposisi kepengurusan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas internal sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi dalam menjalankan program-program kepartaian di seluruh wilayah Sulawesi Utara,” tandasnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen