MANADOPOST.ID—Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyoroti kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah. Dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 bersama TAPD, anggota Banggar Amir Liputo meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan besaran kontribusi yang telah diberikan masing-masing perusahaan daerah, termasuk kerja sama pengelolaan hotel dengan Kantor Perwakilan Sulawesi Utara di Jakarta.
Menurut Liputo, informasi mengenai kontribusi setiap perusahaan daerah perlu disampaikan secara terbuka agar DPRD dapat menilai efektivitas pengelolaan aset dan penyertaan modal pemerintah daerah. Ia mempertanyakan sejauh mana hasil usaha perusahaan daerah telah memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Yang ingin kami ketahui adalah berapa besar kontribusi masing-masing perusahaan daerah terhadap daerah. Termasuk kerja sama hotel yang dikelola bersama Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta, sejauh mana memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah," ujar Liputo.
Pertanyaan tersebut juga ditujukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja seluruh BUMD yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selain Bank SulutGo, DPRD ingin mengetahui kontribusi perusahaan daerah lainnya, termasuk PD Multi Sarana Manunggal (MSM) maupun badan usaha milik daerah lainnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang mengakui hingga saat ini belum seluruh perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, dari sejumlah BUMD yang ada, baru Bank SulutGo yang secara konsisten memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
"Untuk saat ini, yang memberikan kontribusi kepada daerah masih Bank SulutGo. Sementara perusahaan daerah lainnya, termasuk kerja sama pengelolaan hotel di Jakarta, belum memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan," jelas Taglis.
Pernyataan tersebut kemudian diperkuat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara Clay Dondokambey. Ia mengakui pendapatan dari pengelolaan hotel yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta memang belum maksimal.
Menurut Clay, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi kondisi tersebut. BKAD telah menjadwalkan rapat evaluasi yang akan digelar pada pekan depan dengan melibatkan Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta bersama pihak pengelola hotel.
"Kami mengakui pemasukan dari hotel tersebut belum optimal. Karena itu, pekan depan BKAD akan menggelar rapat bersama Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta dan pihak pengelola hotel untuk melakukan evaluasi serta mencari solusi agar pengelolaannya bisa lebih maksimal," katanya.(*)
Editor : Angel Rumeen