MANADOPOST.ID—Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Royke Anter meminta Pemerintah Provinsi Sulut terus memperkuat upaya peningkatan pendapatan daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan maksimal. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Sulut, Senin (13/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Anter memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut yang dinilai mampu mencapai realisasi pendapatan lebih dari 90 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang perlu digali lebih maksimal agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat.
"Saya memberi apresiasi pada Bapenda, dari rencana target pendapatan 2025 sudah di atas 90 persen. Namun mungkin masih ada tempat-tempat yang harus dikelola," ujar politikus Partai Demokrat ini.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian politisi tersebut adalah potensi penerimaan dari aktivitas perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Utara. Menurutnya, keberadaan perusahaan pertambangan seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui mekanisme bagi hasil yang diterima pemerintah daerah.
Anter mengaku belum melihat secara jelas realisasi penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat terkait sektor IUP dalam data pendapatan tahun 2025. Karena itu, ia meminta adanya penjelasan apakah dana tersebut belum ditransfer atau masih dalam proses administrasi.
"Di Sulut banyak perusahaan pemegang IUP. Saya tahu ada bagi hasil yang diterima Pemprov Sulut. Kalau dari data yang saya terima belum kelihatan tahun 2025 bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat terkait IUP. Apa belum ditransfer atau belum diberikan," katanya.
Menurut Anter, peningkatan pendapatan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah. Sebab, kemampuan pemerintah merealisasikan program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
"Seberapa besar pun program kita, kalau ada uang pasti terealisasi. Tapi kalau banyak program namun tidak ada uang, tidak bisa terealisasi," tegasnya.
Selain sektor pertambangan, legislator dapil Manado juga menyinggung mengenai penerimaan pajak alat berat yang dinilai masih belum mencapai target yang diharapkan. Ia meminta Bapenda Sulut melakukan langkah yang lebih aktif untuk mendata dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut.
Menurutnya, masih diperlukan pendataan yang lebih akurat mengenai jumlah alat berat yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara, termasuk keterlibatan pihak terkait seperti dealer maupun perusahaan pembiayaan.
"Saya tidak tahu datanya bagaimana mengenai jumlah alat berat ini. Saya kira lebih proaktif. Apakah mengundang dealer atau finance," ujarnya.
Dia menilai, potensi pajak alat berat cukup besar mengingat banyak perusahaan besar yang menggunakan alat berat untuk mendukung aktivitas usaha mereka, terutama pada sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya.
Ia mengingatkan pentingnya memastikan seluruh objek pajak terdata secara benar agar tidak terjadi kesenjangan antara potensi penerimaan dengan realisasi di lapangan.
"Di sini banyak perusahaan besar ada alat berat. Ada yang punya 1.000 dilapor 500, ya bersyukur. Bagaimana caranya Bapenda untuk menarik pajak alat berat," ungkapnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen