MANADOPOST.ID—Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/7/2026), yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025, penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Ranperda tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah Penyakit Menular.
Silangen mengatakan dinamika nasional maupun tantangan global menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan saat ini harus semakin responsif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi daerah membutuhkan perhatian serius, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, hingga menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.
"Di tengah dinamika perkembangan nasional dan tantangan global saat ini, pemerintahan dituntut untuk semakin adaptif, responsif, dan inovatif dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat," ujar Silangen dalam rapat paripurna.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat dihadapi hanya oleh satu lembaga. Karena itu, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Silangen menegaskan sinergitas, kolaborasi, dan komitmen bersama merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel. Setiap keputusan yang diambil, kata dia, harus berpijak pada prinsip keadilan, menjawab kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ia mengingatkan tugas pemerintahan ke depan tidak akan semakin ringan. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan terus meningkat sehingga pemerintah dituntut mampu menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan sumber daya daerah secara bijaksana dan bertanggung jawab.
"Semangat pengabdian, integritas, dan kebersamaan harus terus menjadi landasan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulut turut mengutip firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu."
Menurut Silangen, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan, katanya, harus dijalankan dengan ketulusan, kebijaksanaan, serta komitmen menghadirkan kesejahteraan bersama.
Ia berharap seluruh agenda strategis yang dibahas dalam rapat paripurna, mulai dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, pembahasan arah kebijakan anggaran 2027, hingga Ranperda tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah Penyakit Menular, dapat menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara.(gel)
Editor : Angel Rumeen