MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DKI Jakarta di Kantor DPRD Sulut, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga legislatif sekaligus berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kedewanan.
Rombongan DPRD DKI Jakarta disambut langsung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus A. Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke A. Anter, Anggota Amir Liputo, serta Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen.
Silangen menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena menjadi ruang bagi sesama lembaga legislatif untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi kedewanan.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif. Melalui diskusi dan berbagi pengalaman, kita dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam bidang legislasi, penganggaran, maupun pengawasan," ujar Fransiscus Silangen.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada mekanisme penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai strategi penyusunan anggaran daerah yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, diskusi menyoroti peran strategis Badan Anggaran dalam memastikan proses penyusunan APBD berjalan sesuai ketentuan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Para peserta juga membahas pentingnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tidak hanya soal penganggaran, pembicaraan turut mengulas optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam menyusun agenda persidangan, menetapkan jadwal kegiatan DPRD, hingga memastikan seluruh alat kelengkapan dewan dapat bekerja secara efektif dan terkoordinasi. Penguatan fungsi Banmus dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas legislasi dan pengawasan.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman mengenai tata kelola alat kelengkapan dewan, termasuk dukungan yang diberikan Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas para anggota dewan. Berbagai praktik yang telah diterapkan di masing-masing daerah menjadi bahan diskusi yang diharapkan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.(gel)
Editor : Angel Rumeen