MANADOPOST.ID—Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) rumah sakit milik pemerintah provinsi untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi anggaran pada semester pertama Tahun Anggaran 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan pelaksanaan program kesehatan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat, didampingi Wakil Ketua Lois Schramm, Sekretaris Cindy Wurangian, serta anggota Komisi IV Paulina Runtuwene. Dalam rapat tersebut, jajaran Komisi IV melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, penyerapan anggaran, hingga berbagai persoalan yang masih dihadapi sektor kesehatan di Sulawesi Utara.
Paat menjelaskan agenda rapat tidak hanya berfokus pada laporan realisasi anggaran, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaan program yang telah dijalankan selama enam bulan pertama tahun ini. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun strategi perbaikan untuk pelaksanaan program pada semester kedua.
"Kami melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program, realisasi fisik dan keuangan APBD 2026, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan untuk semester kedua. Selain itu, kami juga membahas kondisi fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah," ujar Paat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dr Rima F Lolong memaparkan perkembangan realisasi anggaran Dinas Kesehatan hingga akhir semester pertama.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp263 miliar yang dialokasikan melalui APBD Tahun 2026, realisasi belanja telah mencapai Rp140 miliar atau sekitar 53,31 persen.
Paparan tersebut menjadi bahan pembahasan Komisi IV untuk melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung berbagai program kesehatan, termasuk pelayanan di rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Beberapa persoalan yang mendapat perhatian antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana medis, hingga perlunya percepatan proses administrasi agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Komisi IV juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut para anggota dewan, besarnya anggaran yang dialokasikan harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kualitas layanan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.(gel)
Editor : Angel Rumeen