MANADOPOST.ID—Sektor pertambangan diyakini Gubernur Yulius Selvanus bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan gubernur di sela rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (2/9).
Menurut gubernur, jika sektor pertambangan terkait izin dari pusat sudah tuntas, maka dia optimistis PAD Sulut bisa melonjak hingga Rp 5 triliun. “Kita yakin PAD bisa mencapai 5 triliun,” ujar gubernur.
“Itu sebabnya pemerintah sangat optimis dan lebih optimis lagi seluruh pimpinan dan anggota dewan mendukung program Pemprov Sulut. Itu semua untuk kepentingan rakyat kita, Sulawesi Utara,” lanjut dia.
Di kesempatan yang sama, terkait KUA PPAS Perubahan 2026, dia menjelaskan perubahan anggaran bukan sekadar angka-angka rupiah dalam tabel akuntansi fiskal, melainkan wujud nyata adaptasi strategi pembangunan kita dalam menjawab tantangan perekonomian global maupun nasional, sekaligus menangkap peluang akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Utara.
“Kita perlu mengarahkan kembali belanja daerah agar lebih terfokus, responsif, dan tepat sasaran,” ujarnya. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga kedisiplinan anggaran. Setiap penyesuaian dan alokasi anggaran yang disepakati akan diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan infrastruktur strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Terkait alokasi sumber daya finansial daerah harus dimanfaatkan secara optimal tanpa ada pemborosan. "Kita memastikan tidak ada program yang tumpang tindih. Anggaran daerah harus menjadi stimulus efektif bagi perekonomian kerakyatan, penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta investasi daerah," kata gubernur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga memegang teguh prinsip good governance dan clean government. “Seluruh tahapan tata kelola keuangan, mulai dari penyusunan Perubahan APBD, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban wajib menjunjung tinggi asas akuntabilitas, keterbukaan dan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan. Kami terus menjaga bahkan meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah,” tandasnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen