MANADOPOST.ID - Anggota DPR RI Komisi VI yang sebelumnya selama 10 tahun memimpin Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Dr (HC) Christiany Eugenia Paruntu (CEP), kini diterpa fitnaan keji dan tak berdasar.
Fitnah tersebut datang dari akun Facebook Oldy Arthur Mumu yang menuding kegagalan dan ketimpangan keuangan pada saat CEP memimpin Bumi Cita Waya Esa.
Namun tudingan tersebut terbantah jelas dengan segudang prestasi dari CEP yang dikenal sebagai ibu pembangunan Kabupaten Minsel.
CEP sebagai Bupati Minsel meninggalkan rentang panjang catatan pembangunan. Dari pembenahan tata kelola keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perlindungan sosial hingga digitalisasi birokrasi, pemerintahan CEP berlangsung dalam 2 periode, sejak 2010 hingga 2021.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari angka sekitar 66,11 pada 2010, IPM Minahasa Selatan meningkat menjadi 72,11 pada 2020. Artinya, dalam 1 dekade terdapat kenaikan sekitar 6 poin.
Di sisi lain, kemiskinan juga mengalami penurunan dalam rentang tersebut. Pada 2010, tingkat kemiskinan Minsel berada di kisaran 10,74 persen. Pada 2020 turun menjadi sekitar 9,14 persen.
Jika ada satu cerita yang paling menonjol dalam perjalanan pemerintahan CEP, salah satunya adalah transformasi tata kelola keuangan daerah.
Rekam pemeriksaan BPK menunjukkan Minsel pernah berada pada posisi TMP pada 2012, TW pada 2013 dan WDP pada 2014–2015, sebelum akhirnya meraih WTP pada 2016.
Perubahan itu kemudian berlanjut. Minsel kembali mendapatkan WTP untuk tahun-tahun berikutnya. Pada 2019, misalnya, Minsel tercatat meraih WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Pada 2020, Pemkab Minsel kembali memperoleh WTP atas LKPD 2019, yang disebut sebagai WTP keempat berturut-turut.
Bagi CEP, capaian tersebut bukan sekadar piala administratif. Saat Minsel memperoleh WTP pertama pada era pemerintahannya, CEP menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah kerja keras seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, bukan keberhasilan pribadi.
“Jadi capaian kemarin itu, semua ini semata-mata oleh kasih dan anugerah Tuhan, serta buah dari perjuangan, kerja keras, dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada 2017, CEP juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperbaiki laporan keuangan dan aset serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK.
Pesan tersebut sejalan dengan langkah Pemkab Minsel yang pada 2018 ikut dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, termasuk komitmen pada e-planning, e-budgeting, pengadaan barang dan jasa elektronik, pelayanan terpadu, transparansi perizinan serta tata kelola dana desa yang efektif dan akuntabel.
Pembangunan fisik menjadi bagian penting dalam 2 periode pemerintahan CEP. Pada periode kedua, salah satu proyek besar yang tercatat adalah pembangunan Boulevard Pantai Amurang dengan nilai sekitar Rp58,37 miliar.
Selain itu terdapat pembangunan jembatan sekitar Rp51,75 miliar, pembangunan 12 bendung dan jaringan saluran irigasi sekitar 9.141 meter dengan anggaran sekitar Rp34,08 miliar, serta rehabilitasi dan pemeliharaan puluhan daerah irigasi.
Pembangunan juga diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat melalui program air minum dan sanitasi. SPAM RO di Amurang Timur dan Tatapaan masing-masing dilaporkan bernilai sekitar Rp2,5 miliar, sementara pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat mencapai sekitar Rp3 miliar.
Pemerintah juga memperkuat konektivitas laut. Amurang kembali menjadi bagian dari jaringan transportasi laut dengan masuknya kapal Pelni dan berbagai penguatan sarana perhubungan.
Jika infrastruktur menjadi wajah pembangunan fisik, maka pertanian merupakan jantung ekonomi Minsel.
Data PDRB menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu kontributor terbesar ekonomi daerah, dengan kontribusi sekitar 34,61 persen pada 2016.
Pemerintahan CEP mendorong modernisasi pertanian melalui bantuan traktor roda empat, hand tractor, rice transplanter, corn combine harvester, hand sprayer, alat tanam jagung, benih, pupuk serta bibit kelapa dan cengkih.
Dalam laporan pemerintah, tercatat antara lain bantuan 6 traktor roda empat pada 2016, 2 traktor roda empat pada 2017, 30 hand tractor, 4 rice transplanter, 2 corn combine harvester, 46 hand sprayer dan 36 alat tanam jagung.
Pada periode tersebut produksi padi yang dilaporkan pemerintah meningkat dari sekitar 60.938 ton pada 2016 menjadi 73.683 ton pada 2017.
Produksi jagung juga dilaporkan melonjak dari 81.510 ton menjadi 426.968 ton pada periode yang sama. Angka produksi jagung ini merupakan angka dalam laporan pemerintah dan idealnya dibandingkan kembali dengan seri statistik BPS sebelum digunakan sebagai angka utama dalam publikasi resmi.
Salah satu kebijakan ekonomi lokal yang paling khas adalah upaya mendorong hilirisasi cap tikus. Komoditas tradisional tersebut tidak semata dilihat sebagai produk masyarakat, tetapi diarahkan masuk ke jalur legal dan memiliki nilai tambah melalui pengemasan dan pemasaran.
CEP melaporkan areal tanaman aren sekitar 2.200 hektare, dengan populasi sekitar 1,3 juta pohon serta produksi tradisional yang disebut mencapai sekitar 600 ribu liter per bulan.
Pada masa CEP, dilakukan kerja sama dengan pihak swasta yang kemudian melahirkan produk Cap Tikus 1978 sebagai produk legal.
Di sektor pendidikan, pemerintahan CEP juga mengalokasikan anggaran untuk BOS, rehabilitasi sekolah dan beasiswa. Pada 2017, dana BOS dilaporkan sekitar Rp30 miliar, sementara rehabilitasi sekolah mencapai sekitar Rp6 miliar.
Program beasiswa Cita Emaan Pande pada 2017 menjangkau 409 mahasiswa, dengan total anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Pada 2019, jumlah penerima dilaporkan meningkat menjadi 531 mahasiswa dengan nilai sekitar Rp4 miliar. Pada saat yang sama, rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,48 tahun pada 2016 menjadi 9,86 tahun pada 2020.
Pemerintah juga memperluas pembangunan kesehatan melalui puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, jaminan kesehatan daerah serta penguatan fasilitas RSUD. Fasilitas yang dikembangkan antara lain ruang operasi, ICU, ICCU, NCCU, ruang isolasi, apotek dan fasilitas pendukung lainnya.
Dalam program sosial, pemerintah mencatat penyaluran Rastra kepada sekitar 17.565 keluarga, PKH kepada 6.489 KPM, bantuan korban bencana, bantuan kursi roda, bantuan gizi lansia, rumah tidak layak huni dan KUBE.
Pada periode kedua, penguatan desa juga menjadi agenda besar. Alokasi Dana Desa tercatat sekitar Rp54,78 miliar pada 2016 dan Rp53,54 miliar pada 2017. Sementara Dana Desa masing-masing sekitar Rp127,64 miliar pada 2016 dan 2017.
Yang menarik, pemerintah mencatat pembentukan BUMDes di 167 desa, atau disebut mencapai 100 persen desa di Minsel saat itu. BUMDes diarahkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.
Menjelang akhir pemerintahannya, CEP juga mulai mendorong digitalisasi birokrasi. Salah satunya melalui peluncuran e-Kinerja, aplikasi berbasis web dan Android yang digunakan untuk mengukur kinerja ASN dan tenaga harian lepas.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih terukur, disiplin dan bertanggung jawab. Pada 2019, CEP juga melakukan penyegaran jajaran birokrasi dan menekankan agar pejabat bekerja disiplin, loyal pada tugas dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Secara nominal, PDRB Minsel zaman CEP, juga menunjukkan peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sekitar Rp6,08 triliun pada 2015, meningkat menjadi sekitar Rp6,67 triliun pada 2016, sekitar Rp8,60 triliun pada 2019, dan mencapai sekitar Rp8,78 triliun pada 2020.
Pada 2015, ekonomi Minsel tumbuh sekitar 6,26 persen, sedangkan pada 2016 tumbuh sekitar 5,10 persen. Tahun 2020 menjadi pengecualian ketika pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi Minsel mengalami kontraksi sekitar 0,77 persen.
Namun, indikator pembangunan manusia tetap memperlihatkan tren positif. IPM Minsel mencapai 72,11 pada 2020, sebelum meningkat lagi menjadi 72,32 pada 2021.
Pada periode kedua, jumlah penduduk miskin juga bergerak turun. Data yang tersedia menunjukkan penduduk miskin sekitar 20,42 ribu jiwa pada 2016, turun menjadi 20,26 ribu pada 2017, 19,54 ribu pada 2018, 19,49 ribu pada 2019, dan sekitar 19,38 ribu pada 2020. Tingkat kemiskinan bergerak dari 9,92 persen pada 2016 menjadi 9,14 persen pada 2020.
Sementara tingkat pengangguran terbuka yang berada pada 6,69 persen pada 2015, sempat meningkat pada 2016–2017, kemudian turun menjadi 4,06 persen pada 2019, sebelum kembali naik menjadi 5,01 persen pada 2020 akibat tekanan pandemi.
10 tahun pemerintahan CEP meninggalkan sejumlah angka yang sulit diabaikan.
IPM 66,11 pada 2010 menjadi 72,11 pada 2020. Kemiskinan 10,74 persen pada 2010 menjadi 9,14 persen pada 2020. Rata-rata lama sekolah 9,48 tahun pada 2016 menjadi 9,86 tahun pada 2020.
PDRB sekitar Rp6,08 triliun pada 2015 menjadi Rp8,78 triliun pada 2020. Pengangguran 6,69 persen pada 2015 menjadi 5,01 persen pada 2020. Dan yang paling mencolok dari sisi tata kelola keuangan.
TMP/TW/WDP ke WTP secara beruntun. Bagi CEP, seluruh capaian itu tidak semestinya menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Pemerintahan yang bersih, menurut garis besar sikap CEP selama menjabat, harus dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan, transparansi anggaran, pengawasan, akuntabilitas dan keberanian menolak penyalahgunaan kewenangan.
“Setiap rupiah uang rakyat yang kita gunakan untuk membangun Minsel 10 tahun itu harus dipertanggungjawabkan. Pemerintahan harus bersih, bermartabat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Itu yang buat Minsel maju di zaman saya," imbuhnya.
Pada akhirnya, sejarah 10 tahun pemerintahan CEP di Minahasa Selatan akan tetap dinilai melalui angka, kebijakan dan hasil pembangunan. Dan dari data yang tersedia, setidaknya terdapat satu benang merah yang terlihat Minsel bergerak dari fase pembenahan menuju fase konsolidasi pembangunan, dengan tata kelola keuangan, pembangunan manusia, pertanian dan infrastruktur sebagai sejumlah fondasi utama yang ditinggalkan. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight