MANADOPOST.ID—Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Nilai IDI yang sebelumnya mencapai 81,87 pada 2024 turun menjadi 73,03 pada 2025, sehingga bergeser dari kategori tinggi menjadi kategori sedang.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan penting saat Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B KBD, menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara di Kantor DPRD Sulut, belum lama ini.
Pertemuan yang turut dihadiri anggota DPRD Sulut Jeane Lalujan, Billy Lombok, dan Cindy Wurangian itu tidak sekadar membahas penyampaian data statistik. Lebih jauh, angka penurunan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi bahan refleksi bagi lembaga legislatif untuk melihat kembali kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Utara.
Silangen menilai data yang disampaikan BPS harus ditempatkan sebagai instrumen evaluasi. Menurutnya, setiap indikator yang mengalami penurunan perlu dicermati agar pemerintah daerah dan lembaga perwakilan dapat menentukan langkah perbaikan yang terukur.
“Data dari BPS harus dijadikan bahan refleksi dan dasar kebijakan. Jika ada indikator yang menunjukkan penurunan, kita harus merespons dengan kebijakan yang konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut,” katanya.
Penurunan IDI tersebut menjadi penting karena kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, bagaimana lembaga publik menjalankan kewenangannya, serta sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan.
BPS sendiri dalam pertemuan tersebut mendorong penguatan komunikasi dengan DPRD sebagai pengguna data. Selain penyampaian temuan statistik, kedua pihak membahas mekanisme pelaporan, peningkatan kualitas data, serta pentingnya literasi statistik di lingkungan anggota dewan.(gel)
Editor : Angel Rumeen