MANADOPOST.ID—Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (FPD) menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Angelia Regina Wenas (ARW) dalam paripurna penyampaian atau penjelasan Ranperda APBD Sulut 2027, yang juga dirangkaikan dengan agenda pengambilan keputusan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat meminta agar proses pembahasan RAPBD 2027 dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru. FPD menekankan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam anggaran tahun 2027 harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.
FPD juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun, apresiasi tersebut disertai sejumlah masukan yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah.
Salah satu hal yang disoroti adalah kegiatan yang bersifat seremonial. Fraksi Demokrat berharap kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditinjau kembali sehingga perencanaan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Catatan lainnya datang dari sektor pertanian. FPD berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mempertahankan harga komoditas pada tingkat yang mampu memberikan kesejahteraan bagi petani.
Perhatian terhadap harga komoditas menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam pandangan fraksi karena berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. FPD juga berharap pembangunan dapat dilakukan secara merata di seluruh sektor.
“FPD berharap Pemprov bisa mempertahankan harga komoditi pada tingkat yang mensejahterakan petani. Kami berharap ada pemerataan pembangunan di semua sektor,” demikian poin pandangan yang disampaikan Fraksi Demokrat.
Selain pertanian dan pemerataan pembangunan, Fraksi Demokrat turut memberikan perhatian terhadap generasi muda. Pemerintah didorong untuk memperhatikan program-program kepemudaan yang memiliki kaitan dengan kesetiakawanan sosial.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. FPD mengimbau pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, agar memberikan fokus pada pembinaan karakter siswa.
Selain program dan kebijakan, FPD juga menyoroti penyerapan anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Fraksi Demokrat, pencapaian penyerapan anggaran di semua SKPD masih menjadi pekerjaan rumah yang penting.(gel)
Editor : Angel Rumeen