Diterima MEP, DPRD Sumsel 'Berguru' Soal Pengurangan TKD

Angel Rumeen • Dipublikasikan Kamis, 8 Oktober 2026 | 18:57 WIB
Kunjungan kerja anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang membidangi sektor pembangunan, Rabu (7/10) di DPRD Sulut diterima Wakil Ketua DPRD Michaela Paruntu. (Sumber foto: Setwan Sulut)
Kunjungan kerja anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang membidangi sektor pembangunan, Rabu (7/10) di DPRD Sulut diterima Wakil Ketua DPRD Michaela Paruntu. (Sumber foto: Setwan Sulut)

 

MANADOPOST.ID—Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Michaela Elsiana Paruntu, (MEP) menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang membidangi sektor pembangunan, Rabu (7/10/2026).

 

Pertemuan yang berlangsung di lingkungan DPRD Sulut tersebut menjadi ruang bertukar pengalaman mengenai pengelolaan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi perubahan kondisi fiskal dan tantangan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

 

Kunjungan kerja tersebut dikemas dalam agenda studi banding yang mempertemukan dua lembaga legislatif daerah untuk membahas berbagai pendekatan dalam merancang program pembangunan. Salah satu perhatian utama dalam diskusi adalah bagaimana pemerintah daerah bersama legislatif dapat menetapkan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

Sektor infrastruktur menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan. Infrastruktur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

 

Dalam kondisi kemampuan fiskal yang menghadapi berbagai tantangan, penyusunan program pembangunan membutuhkan perhitungan yang semakin matang. Ketersediaan anggaran yang terbatas membuat pemerintah daerah dan DPRD perlu menentukan program mana yang memiliki tingkat urgensi dan dampak paling besar bagi masyarakat.

 

MEP menilai pertemuan dengan jajaran DPRD Sumsel menjadi kesempatan penting untuk saling mempelajari pengalaman masing-masing daerah.

 

Menurutnya, pertukaran perspektif antarlembaga legislatif tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi mengenai program yang telah dijalankan. Lebih jauh, forum seperti ini dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan pendekatan baru dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah.

 

“Ruang kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi semata, tetapi juga melahirkan strategi pembangunan yang lebih adaptif, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Michaela.

 

MEP menekankan inovasi juga dibutuhkan agar keterbatasan anggaran tidak secara otomatis menghambat pencapaian target pembangunan. Dengan perencanaan yang lebih presisi, program dapat diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat langsung dan memiliki dampak berkelanjutan.(gel)

 

Editor : Angel Rumeen
Michaela Paruntu DPRD Sulut