MANADOPOST.ID – Persoalan hukum yang menyeret tata kelola kerja sama media di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Diskominfo) Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian Komisi I DPRD Sulut.
Hal tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo Sulut yang digelar Senin (26/10/2026).
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu dalam rapat tersebut meminta pihak Diskominfo memberikan penjelasan terkait persoalan hukum yang saat ini sedang berproses.
Ia juga mempertanyakan latar belakang hingga perkara tersebut masuk dalam penanganan aparat penegak hukum.
“Boleh dijelaskan kepada kami apa yang menjadi masalah sehingga sementara diproses secara hukum,” tanya Braien saat memimpin RDP.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Diskominfo Sulut Zainudin Hilimi mengaku belum mengetahui secara menyeluruh mengenai perkara yang dimaksud. Namun, berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah pihak, termasuk penyidik, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan tata kelola kerja sama dengan media.
“Tapi yang jelas dari informasi yang kami peroleh dari beberapa pihak termasuk dengan beberapa penyidik, memang itu berkaitan dengan tata kelola media. Ada dugaan salah satunya adalah penyelenggaraan penyalahgunaan kewenangan dengan memberikan pembayaran kepada media kemudian uangnya ditarik kembali,” ujar Zainudin.
Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu fokus pembahasan dalam RDP. Komisi I meminta Diskominfo Sulut membuka data terkait jumlah media yang selama ini menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui instansi tersebut.
Data tersebut dinilai penting untuk melihat secara lebih jelas bagaimana pola kerja sama media diterapkan, termasuk mekanisme administrasi dan pembayaran yang dilakukan.
Komisi I juga meminta informasi lebih spesifik mengenai media yang memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum tersebut. Namun, pihak Diskominfo belum dapat memberikan seluruh data yang diminta.
Zainudin menjelaskan, sebagian dokumen yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah diamankan oleh aparat penegak hukum.
“Dokumen sudah disita (Polda Sulut),” ungkapnya.
Kondisi itu membuat pembahasan mengenai data kerja sama media dalam RDP belum bisa dilakukan secara maksimal. Meski demikian, Komisi I tetap menaruh perhatian terhadap mekanisme tata kelola administrasi dan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut.
Sebagai alat kelengkapan DPRD Sulut yang antara lain membidangi pemerintahan, politik, hukum, hak asasi manusia (HAM), serta keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Komisi I menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi.
Braien Waworuntu menegaskan, kejadian yang telah terjadi diharapkan tidak kembali terulang. Ia meminta agar seluruh proses administrasi dan tata kelola pemerintahan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kejadian kemarin jangan terulang kembali,” tegas Braien.
Menurutnya, evaluasi terhadap mekanisme kerja sama media menjadi penting, terlebih kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Administrasi yang tertib, transparansi, serta mekanisme pembayaran yang jelas diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Rhesa Waworuntu, Sekretaris Komisi I Julitje Maringka, serta anggota Komisi I Henry Walukow, Eugenia Mantiri, Feramitha Mokodompit, dan Hillary Tuwo.
Komisi I mendorong agar persoalan yang sedang berproses menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap sistem kerja sama media dan administrasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah.(gel)
Editor : Angel Rumeen