MANADOPOST.ID—Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi perhatian Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Nick Adicipta Lomban, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut memberikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan anggaran pemerintah provinsi.
Lomban mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang tetap berupaya mempertahankan prioritas pembangunan infrastruktur meskipun daerah menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal. Menurutnya, restrukturisasi anggaran merupakan langkah yang perlu dilakukan agar program pembangunan strategis tetap berjalan.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan provinsi, dilaksanakan secara merata dan tidak hanya berfokus pada wilayah kepulauan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Bitung–Minahasa Utara, Lomban berharap kebutuhan infrastruktur di kedua wilayah tersebut turut mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
"Saya berharap jalan lainnya ini juga menyentuh ruas jalan provinsi yang ada di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara," ujar Lomban dalam rapat yang dihadiri Ketua TAPD yang juga Sekprov Sulut Tahlis Gallang.
Menurut dia, pemerataan pembangunan jalan menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, memperlancar mobilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai juga memiliki peran strategis dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan permukiman.
Karena itu, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan pembangunan di wilayah tertentu.(gel)
Editor : Angel Rumeen