Billy Lombok Pertanyakan Bantuan 1 Triliun Amerika Serikat, Ini Penjelasan Pemprov

MANADOPOST.ID—Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok mempertanyakan perkembangan rencana bantuan Rp 1 triliun yang akan diberikan Amerika Serikat untuk Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Lombok, di sela pembahasan KUA PPAS APBD 2022, Senin (18/10). “Ini berita baik sesungghunya yang sudah diberitahu ke pemprov. Cuma tiga provinsi yang mendapatkan bantuan hibah dari Amerika Serikat. Nah Sulut salah satunya yang menerima bantuan 1 triliun. Apakah bisa kami tahu, 1 triliun itu breakdownnya seperti apa dan kemana saja, dalam bentuk bantuan ke masyarakat seperti apa. Kareka konstruksi APBD 2022 bantuan pada masyarakat kurang. Apakah nantinya lari ke bantuan Amerika Serikat tadi,” tanya Lombok. Ketua TAPD Edwin Silangen kemudian meminta Kepala Bappeda Jenny Karouw menjelaskan terkait bantuan tersebut. Disampaikan Karouw, bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia ada Rp 6 triliun. “Memang sebelumnya diperebutkan tiga provinsi tapi berkembang menjadi enam provinsi. Yakni Sumatera Selatan, Riau, Bali, Sulut, dan Kepulauan Riau,” jelasnya. Lanjut Karouw, tahapan perencanaan sudah dilakukan sejak tahun 2020. Sampai tahun ini masih proses perencanaan. “Ada daftar panjang yang diminta ke daerah  dari tim Bapenas dan tim dari Amerika Serikat untuk inventarisasi jenis bantuan. Ada 43 yang terinventarisir, dari itu dievaluasi, baik Bapenas maupun dari Amerika Serikat. Ditentukan 11 kegiatan proyek besar yang juga memperhatikan dokumen perencanaan. Baik nasional maupun daerah,” urainya. 11 proyek ini masuk dalam kelompok transportasi logisktik. Di antaranya tol Manado-Amurang, Jembatan Lembe, Bandara Lembe, kawasan industri Mongondow (Kimong). “Di Kimong yang akan dibantu yakni jalan akses bandara, akses ke Bendungan Lolak, dan akses ke Labuan Uki serta jalan Trans Sulawesi di Bolmong untuk mendukung Kimong,” jelasnya. Kemudian di Manado ada water transportation, serta infrastruktur yang terintegrasi dengan MOR III. Di wilayah kepulauan yakni pengembangan Pelabuhan Tahuna, SKPT di tiga daerah kepulauan, serta pengembangan UMKM dengan industri perikanan di wilayah kepulauan. “Ini masih tahapan perencanaan. Dari 11 proyek yang sedang diproses, dipilih dua atau tiga proyek besar yang dengan harapan selesai 2027,” tambahnya. Masa waktu untuk bantuan tersebut lanjut Karouw, lima tahun. “Konstruksi di mulai pada 2023. Saat ini pihak donor belum menentukan kegiatan mana yang akan dibantu,” tandasnya.(gel) Editor : Angel Rumeen