520 PNS Pemprov Segera Purna

MANADOPOST.ID - Sebanyak 520 pejabat baik eselon II maupun eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bakal memasuki masa purna alias mengakhiri tugas atau alias pensiun. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Femmy Suluh, Jumat (14/5) kemarin. Dirinya mengatakan, bahwa total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun berjumlah 520 orang. "Jadi jumlah 520 orang itu, sudah termasuk staf dan guru yang menjadi wewenang Pemprov Sulut. Nah kalau untuk pejabat yang akan pensiun ada sekira 40 orang. Itu juga sudah termasuk eselon II dan III. Kalau untuk pejabat eselon II saja, di tahun 2021 ini ada tujuh yang akan mengakhiri tugas. Tapi yang sudah ada SK, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang lain akan berproses tiga bulan sebelum pensiun," bebernya. Suluh juga menuturkan, bahwa mekanisme pengisian jabatan untuk staf, akan menunggu formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Ya kita harus menunggu formasi itu untuk pengisian staf. Kalau untuk jabatan eselon III dan IV, mekanismenya nanti setelah pelantikan akan ada pengisian jabatan. Itu juga akan meminta izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kalau untuk pejabat eselon II, mekanismenya harus melalui seleksi terbuka atau job fit. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui kedepan. Nantinya untuk staf dan eselon III, akan diisi melalui talent pool Pemprov Sulut," tuturnya. Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Alfons Kimbal menilai bahwa, Pemprov Sulut tak akan kehabisan kader birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Pejabat-pejabat muda yang ada di Pemprov Sulut itu saya lihat hebat-hebat. Jadi saya rasa mereka tidak akan kehabisan kader birokasi. Apalagi kan PNS itu adalah jabatan karir. Ya berikan kesempatan yang muda untuk menduduki jabatan. Agar lebih matang dalam berorganisasi di sistem pemerintahan daerah," imbuhnya. Akademisi Fispol Unsrat tersebut juga mengatakan bahwa, perekrutan PNS harus dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan asas manfaat dan kualitas diri. "Yang terbaik harus diisi dalam jabatan tersebut. Kan saat ini pemerintah itu sudah mulai mengadaptasi elektronik government. Semua kompetensi PNS itu diketahui. Ada juga elektronik kinerja. Lihat disitu saja mana yang berprestasi dan tidak. Yang berprestasi itu ditarik dan dilakukan seleksi. Pemprov Sulut harus benar-benar menyiapkan kader-kader birokrasi yang matang, agar pembimbingan ke 15 daerah dilakukan secara baik," tutupnya. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight