Proses Pengadaan Dapat Warning Wagub

Baladewa Setlight • Dipublikasikan Jumat, 27 Agustus 2021 | 08:08 WIB
PERINGATAN: Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, saat memberi arahan.
PERINGATAN: Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, saat memberi arahan.
MANADOPOST.ID - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, secara tegas meminta agar semua barang yang bakal dilakukan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan. Hal itu ditekankannya karena saat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai melakukan pengadaan barang dan jasa. Tidak boleh menurut Kandouw, ada barang yang masih layak pakai namun sudah digantikan dengan alasan tidak layak atau rusak. "Semua pengadaan baik barang ataupun jasa, harus sesuai dengan kebutuhan. Apalagi khususnya barang. Jangan masih layak pakai, namun sudah dilaporkan rusak. Tidak boleh begitu. Pemanfaatan anggaran harus sesuai kebutuhan. Nanti semua aset yang dilaporkan rusak, akan diaudit. Salah sendiri, jika laporan mengada-ngada. Audit akan dilakukan oleh badan aset dan juga inspektorat," tuturnya. Kandouw mengatakan, Kepala Pengelola Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab penuh atas pengadaan yang dilakukan. Kontrol terhadap semua aset juga menurutnya, harus dilakukan secara teratur. Nanti jika memang barang tersebut sudah tidak terpakai di OPD, baru akan dilelang. Namun jika sudah rusak total, akan dimusnahkan. Namun harus melewati proses audit. Karena itu dirinya menyarankan agar OPD yang akan melakukan pengadaan harus sesuai kebutuhan. "Jangan karena ada anggaran, terus belanja ini itu. Lihat kursi atau meja sudah agak tua. Maka langsung diganti lewat pengadaan. Tidak begitu prosesnya. Nanti akan diaudit. Jika ada OPD yang seperti itu, maka KPA yang harus bertanggung jawab. Proses anggaran di Pemprov Sulut kan sudah sangat transparan dan akuntabel. Jadi pemanfaatan juga harus baik. Yang pasti, namanya APBD tetap harus dipertanggungjawabkan. Saya harap para pejabat pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, tetap prudent (hati-hati), dalam melaksanakan tugas," ujarnya. Petugas pengadaan barang dan jasa juga menurut Kandouw, sangat berperan penting dalam menjaga kelancaran organisasi pemerintahan. Karena itu, harus menjalankan tugas dengan baik. Apalagi pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sensitif. Dan jika tidak dikerjakan secara transparan dan akuntabel serta hati-hati, maka berpeluang untuk penyalahgunaan jabatan. Jika sudah berproses hukum, maka Kandouw mengatakan, pemerintah sudah tidak bisa campur tangan. "Proses pengadaan harus ada output dan outcome yang jelas. Harus ada sebab akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu pejabat pengadaan harus menjalankan semua proses sesuai dengan aturan. Jika tidak transparan dan tidak pertanggungjawaban. Maka berpotensi ke proses hukum. Namun jika sudah sesuai dengan regulasi, maka saya orang pertama yang akan membela. Karena itu, asas manfaat dan sesuai kebutuhan menjadi kunci utama dalam setiap pengadaan," tandasnya. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight
Pemprov Sulut Steven Kandouw pengadaan