Wagub Instruksikan Basis Data Diupdate

Baladewa Setlight • Dipublikasikan Selasa, 31 Agustus 2021 | 08:24 WIB
Steven Kandouw
Steven Kandouw
MANADOPOST.ID - Penuntasan kemiskinan di daerah merupakan tugas prioritas dari pemerintah untuk terus dilakukan. Berbagai bantuan serta rangsangan diberikan, agar masyarakat keluar dari status kemiskinan. Namun bantuan dan rangsangan tersebut, tidak akan memberikan dampak jika data yang dipakai tidak akurat. Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw saat dikonfirmasi, secara tegas meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, serta pemerintah di 15 kabupaten/kota agar secara rutin mengevaluasi data masyarakat miskin. Dirinya mengatakan, Basis Data Terpadu (BDT) harus secara rutin dievaluasi agar mendapatkan keakuratan dalam penerimaan bantuan dan klasifikasi masyarakat miskin. "BDT harus rutin dievaluasi. Jika tidak, maka tidak akan memberikan dampak positif dalam upaya penuntasan kemiskinan. Data yang tidak akurat juga, hanya akan membuat kemiskinan tetap atau tidak berkurang. Ini harus menjadi evaluasi semua elemen pemerintah. Pemangku kepentingan yang membidangi masalah ini harus kerja keras. Harus upayakan semua jenis bantuan dan rangsangan tepat sasaran. Jangan hanya mengeluarkan anggaran yang akhirnya tidak tepat sasaran. BDT yang akurat adalah kunci utama," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen menerangkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, angka kemiskinan  terus turun. Bahkan menurutnya, pada 2021, terendah di Pulau Sulawesi menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ini sebut Silangen, harus didukung dengan BDT yang akurat dan berdasarkan validasi yang rutin. "Jadi capaian positif ini dapat terus ditingkatkan jika ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi BDT. Keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut akan turun jika BDT akurat. Maka saya mengharapkan kepada pemerintah di 15 kabupaten/kota, khususnya OPD terkait, untuk dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru dan akurat. Karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif," bebernya. Disisi lain, Pemerhati Sosial Sulut Deysie Warouw, secara tegas meminta pemerintah lebih ketat dalam menentukan penerima bantuan. Pasalnya dirinya mengatakan, masih ada masalah terkait data penerima yang kurang akurat. Dirinya mengakui, masih ada keluhan yang sampai saat diterima terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Dan BDT adalah kunci utama dalam menyelaraskan penyaluran bantuan antara OPD yang berkaitan. "Sampai saat ini kita belum pernah tau, apakah data yang dipakai semua OPD dalam penyaluran bantuan itu sama. Kan ada bantuan di dinas sosial, ada juga bantuan perumahan bagi masyarakat miskin dari OPD lain. Ini tidak sama datanya. Berarti ada masih ada yang tumpang tindih. Harusnya BDT ini dioptimalkan secara baik. Agar semua OPD bisa saling keroyokan dalam menuntaskan kemiskinan. Namun yang utama data yang dipakai harus update. Evaluasi dan validasi harus dilakukan secara rutin. Jangan setiap tahun penerima yang sama yang mendapatkan. Berarti bantuan dan rangsangan tidak memberikan dampak," kuncinya. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight
angka kemiskinan Sulut kemiskinan Steven Kandouw