Awak Kapal Perikanan Segera Diberikan Perlindungan

Baladewa Setlight • Dipublikasikan Jumat, 3 September 2021 | 08:45 WIB
Erny Tumundo
Erny Tumundo
MANADOPOST.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan upaya perlindungan awak kapal perikanan bersinergi dengan seluruh instansi terkait untuk mendapatkan pemahaman dan kesepakatan untuk direkomendasikan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut Erny Tumundo, Kamis (2/9). "Kita sudah melakukan perbincangan dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan keterpaduan serta merekomendasikan hal-hal penting dan strategis dalam kaitan pengawasan tenaga kerjaan pada awak kapal perikanan di Sulut. Kita sudah mulai menyamakan persepsi dan kerangka berpikir maupun merajut pemahaman tentang berbagai kebijakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mengoptimalisasi instruksi bersama untuk perlindungan awak kapal perikanan," tuturnya. Tumundo juga mengatakan bahwa, berbagai persoalan sekaligus tentang dampak dari terjadinya ketidakpastian ekonomi global pada masa pandemik Covid-19 juga diseriusi Pemprov Sulut. "Tentu pandemik inikan berpengaruh juga pada perikanan kita. Perlambatan ekonomi akan mempengaruhi produktivitas nelayan kita. Jadi saat ini kita memberikan perlindungan kepada nelayan atau awak kapal perikanan. Saat ini tentu dibutuhkan sinergita untuk saling membantu dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan kegiatan ekonomi masyarakat," bebernya. Tumundo mengatakan bahwa, permasalahan perlindungan kepada awak kapal perikanan merupakan masalah yang bersifat multidimensi pekerjaan pelaut dengan kapal menangkap ikan dan praktik-praktik kerjanya dikenal memiliki karakteristik riddle yakni membahayakan atau daendels kotor atau dirty difficult pekerjaan di sektor perikanan di indikasikan sebagai profesi yang paling rendah komitmen HAMnya dan karenanya banyak sekali kejadian yang menimpa para pekerja baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. "Ada banyak warga Indonesia lebih khusus di wilayah Sulut yang bekerja di kapal asing dan mereka tidak dapat berlindung penuh serta tidak mendapatkan hak dasar diantaranya akomodasi makanan, kontrak kerja atau perjanjian kerja serta jaminan kesehatan dan upaya perlindungan sosial juga mengalami kekerasan. Ini semua adalah persoalan tata kelola yang harus kita benahi dalam sektor pekerja perikanan selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama berdasarkan regulasi tentang ketenagakerjaan dalam bidang perikanan," ungkapnya. Tumundo mengatakan bahwa, meskipun sejumlah Kementerian sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing namun tak dipungkiri bahwa beberapa faktor keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dan pengetahuan menjadi penyebab fungsi pengawasan di sektor perikanan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. "Sehingga dalam kaitan ini pengentasan harus berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Jadi kedepan kita akan memberikan jaminan kepada awak kapal ini. Dan memang sudah disepakati secara bersama dan akan segera kita tindaklanjuti," tutup Tumundo. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight
Erny Tumundo awak kapal perikanan perlindungan