Awak Kapal dan Nelayan Dapat Perhatian Pemprov

Baladewa Setlight • Dipublikasikan Kamis, 4 November 2021 | 07:19 WIB
BANGUN PERSEPSI: Plh Sekprov Sulut Asiano Gammy Kawatu saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Forum Perlindungan Awak Kapal Perikanan (FPAKP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Sela
BANGUN PERSEPSI: Plh Sekprov Sulut Asiano Gammy Kawatu saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Forum Perlindungan Awak Kapal Perikanan (FPAKP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Sela
MANADOPOST.ID - Keberadaan awak kapal dan nelayan yang beraktivitas di lautan patut mendapat perhatian bahkan perlindungan dari pemerintah. Karena kontribusi mereka dari sektor kelautan dan perikanan untuk daerah, tidaklah kecil. Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Forum Perlindungan Awak Kapal Perikanan (FPAKP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Selasa (2/11) kemarin. Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Pelaksana tugas harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Asiano Gammy Kawatu (AGK) mengatakan bahwa upaya perlindungan terhadap awak kapal dilakukan Pemprov Sulut dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK Gubernur 117/2020. AGK juga mengatakan bahwa upaya perlindungan pemerintah dengan membentuk Pokja sangat penting mengingat Sulut memiliki wilayah perairan yang luas, dimana sektor perikanan merupakan satu dari lima sektor unggulan di Sulut, yang di dalamnya melibatkan para awak dari perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan daerah ini. "Bicara tentang keberadaan nelayan yang ada disini (Sulut), kontribusi untuk PDRB kita relatif tinggi. Apalagi sumbangsih yang diberikan masyarakat nelayan di Nusa Utara, termasuk di Kota Bitung. Ini harus dijaga dan dirawat karena Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw merasa sepenuhnya sangat bertanggungjawab terhadap keberadaan dari siapa pun yang terkait dengan dunia perikanan. Namun, memang saya menilai bahwa efektivitas Pokja belum optimal, karena masih ada berbagai kekurangan. Kita mungkin masih akan dibantu oleh pihak Kementerian dan Yayasan tentang proses pendataan," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut Erny Tumundo mengatakan, dengan adanya forum ini, maka pihaknya akan untuk terus melaksanakan program-program kerja dalam rangka untuk melindungi awak kapal perikanan yang ada di Sulut. "Ya kegiatan ini melibatkan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI. Memang sesuai kemauan pak gubernur, semua bisa terlindungi. Apalagi awak kapal dan nelayan. Semua harus aman, maka kita upayakan hal itu terjadi," tutupnya. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight
nelayan Sulut perlindungan nelayan kapal perikanan