BEBERKAN: Asisten I Pemprov Sulut Denny Mangala saat memberikan arahan dalam Rakor optimalisasi program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut. (Balladewa/MP)MANADOPOST.ID - Administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (4/11) kemarin, 'dikuliti' secara lengkap. Baik standarisasi data, hingga keamanan data kependudukan semua masyarakat di Provinsi Sulut. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di 15 kabupaten/kota untuk segera berbenah terkait administrasi kependudukan. Hal ini secara tegas disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Denny Mangala. Dirinya juga membeberkan tiga isu strategis terkait administrasi kependudukan. Bukan hanya itu, Mangala juga 'menguliti' pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Mangala, administrasi kependudukan harus dibenahi, karena data kependudukan sangatlah penting dalam hal optimalisasi kependudukan di Sulut. "Ini menjadi challenge tantangan kita. Karena melalui administrasi kependudukan ada pengakuan negara terhadap eksistensi penduduknya. Kalau dokumen tidak ada negara tidak mengakui. Makanya, negara selalu memfasilitasi dokumentasi kependudukan. Ini dilakukan agar Warga Negara Indonesia (WNI) berhak perlindungan dan hak-hak lainnya sebagian warga negara. Adapun manfaat adanya dokumen kependudukan ini untuk menjadi identitas diri. Selain itu, dokumen kependudukan ini menjadi akses bagi warga negara peroleh public service. Semua ke bank pinjam uang, bank minta mana KTP. Urus SIM, diminta KTP. Makanya dokumentasi kependudukan sangat penting," tegasnya. Bahkan Mangala membeberkan, beberapa isu strategis terkait dengan administrasi kependudukan. Mulai dari masalah security atau keamanan data. "Kenapa dokumen ini menjadi isu strategis khususnya security karena diikuti di media, sudah cetak e-KTP aksesnya cuma beberapa yang ditentukan, tapi masih ada yang memalsukan. Padahal Undang-Undang (UU) Adminsitrasi Kependudukan sudah jelas sanksinya pidana, tuntutan 6 tahun denda 75 juta. Tapi masih ada juga yang palsukan karena memang suasana sekarang dalam era digital banyak fasiltias teknologi yang bisa memalsukan," terangnya. Kemudian isu strategis lainnya menurut Mangala, adalah dokumen privacy. Sebab, saat ini data pribadi sudah dikantongi sejumlah bank dan lembaga lainnya. "Ini pak dirjen sampaikan di banyak kesempatan, beliau banyak dibully. Kenapa kita punya data ada di bank ini bank itu. Tanpa kita sadari setiap keperluan pasti diminta KTP. Satu institusi dapat KTP kemudian beredar sudah ke mana-mana. Juga terkait, dokumen kependudukan ini memiliki fungsi kemanfaatan. Dulu orang belum melihat data ini berikan manfaat positif. Tapi sekarang ini data sangat urgent. Bayangkan negara kita nomor lima penduduk terbesar di dunia. Ada 276 juta sekian. Bayangkan itu. Cuma update satu desa saja butuh bulan-bulan baru kelar, apalagi urus negara. Ini luar biasa. Kalau tidak ada dokumen kependudukan sulit torang wujudkan," ujarnya. Sementara itu, Pakar Pemerintah Sulut Dr Burhan Niode meminta agar pemerintah melindungi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan ID Nasional. Itu menurut Niode perlu dilakukan agar tidak membahayakan data pribadi pengguna jika terjadi kebocoran. Pasalnya, data NIK berisi sejumlah data pribadi penting seperti informasi nama lengkap, alamat, tanggal lahir dan jenis kelamin yang rawan disalahgunakan. Apalagi menurut Niode, Pemerintah Pusat berencana menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP. Hal ini berpotensi membocorkan informasi keuangan wajib pajak jika data tidak dikelola dengan cermat. "Jadi ada beberapa keunggulan dari penggunaan digital ID, dibandingkan ID konvensional seperti NIK. Jika digital ID bocor masih bisa diganti karena sifatnya dinamis dan bisa diganti. Sebab, digital ID diperlukan karena sifatnya dinamis dan tidak status seperti NIK yang jika bocor bisa digunakan berulang-ulang untuk eksploitasi. Kalau digital ID bocor kira-kira seperti kredensial linked In yang bocor, penggunanya tinggal mengganti password dan akun Linked In tersebut akan terlindung kembali dan tidak bisa diakses. Sebaliknya kalau NIK dan data kependudukan yang melekat pada pemilik KTP, sekali bocor tidak bisa diganti akan selamanya bocor," tutupnya. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight