IlustrasiMANADOPOST.ID- Polemik penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tahun 2022 pada lingkup Kanwil Kemenag Sulut masuk babak baru. Laporan tersebut kini bergulir di Ombudsman Sulut. Kepala Keasistenan PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) Ombudsman Sulut Raldy Rengkuan SH membeber laporan tersebut disampaikan oleh perwakilan tiga orang. "Kemarin kami menerima laporan tersebut dan saat ini sedang berproses, demikian yang dapat saya sampaikan," ungkapnya. Sementara Pengamat Hukum Dr Hj Nenden Herawaty MH mengatakan, perlu dibuktikan adanya kecurangan oleh pelapor. "Jika tidak terbukti maka yang bersangkutan harus meminta maaf," ujarnya. Kata dia, seleksi memiliki regulasi. Dalam tatanan itu pastinya ada regulasi pengangkatan pegawai non PNS. "Di samping itu, perlu diingat bahwa surat tugas bukan dasar pijakan. SK yang menjadi dasarnya untuk melaksanakan pekerjaan," sebutnya. Menurut dia, dengan terbukanya Kakanwil dalam kasus ini membuktikan bahwa ada itikad baik dari kanwil untuk menyelesaikan masalah ini. "Ketika kanwil nanti dipanggil Ombudsman maka harus dilampirkan surat seleksi dan regulasi penerimaan, kan ada batas ambangnya. Ada mekanisme serta berita acara ujian dan SK pengangkatan juga," timpanya. Dosen IAIN Manado ini menambahkan, secara internal kanwil harus mencari tahu masalah ini. "Pengalaman dengan Ombudsman, mereka akan mediasi. Kalau tidak dapat dimediasi maka pasti akan direkomendasi untuk diproses secara hukum," tandasnya. (asyer) Editor : Tanya Rompas