Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat memberikan arahan dalam kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Sulut tahun 2023.MANADOPOST.ID - Program kegiatan pembangunan baik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) maupun di 15 kabupaten/kota untuk tahun 2023 mulai direncanakan. Berbagai program startegis di masing-masing Pemerintah Daerah disiapkan untuk nantinya dijalankan tahun 2023. Indikator kinerja maupun pertumbuhan ekonomi juga mulai dibeberkan. Seperti di tahun 2023, Pertumbuhan Ekonomi (PE) diproyeksikan bisa mencapai 5-5,7 persen. Angka kemiskinan 5,93 persen, tingkat pengangguran terbuka 6-6,5 persen, gini ratio 0,355, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Selasa (19/4) kemarin, dalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023. "Jadi walaupun ini Musrenbang 2023 tidak ada salahnya mengingatkan situasi di tahun 2022 ini. Di triwulan kedua, sebagian sudah disampaikan tentang bagaimana realisasi pendapatan, juga mengejar realisasi belanja kita. Jujur saya sampaikan, saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyampaikan rilis 10 besar daerah dengan serapan anggaran tertinggi. Dari data itu tidak ada satu kabupaten/kota di Sulut yang masuk disitu. Tentu ini harus menjadi perhatian penting. Realisasi anggaran ini harus digenjot," imbuhnya. Wagub Kandouw juga menanggapi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menurutnya, itu mempengaruhi kondisi harga 13 Bahan pokok (Bapok) di Sulut. "Saat ini Pak Gubernur Olly Dondokambey sudah meminta penambahan kuota BBM. Pak gubernur mau, secara holistik penambahan kuota bisa ditambah 2 kali lipat. Agar daerah kepulauan bisa memiliki stok bahan bakar. Ini harus diperhatikan sedini mungkin. Karena kalau kita lihat target secara nasional, PE itu ditargetkan 5-5,7 persen. Juga angka kemiskinan 5,93 persen serta pengangguran terbuka 6-6,5 persen juga gini ratio 0,355. Ini perlu saya tegaskan bukan hal yang mudah. Perlu kerja keras," bebernya. Bahkan untuk menggenjot program-program di tahun 2023, menurut Wagub Kandouw ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian khusus. Seperti sektor investasi. Dimana menurut Wagub Kandouw, untuk masuk dalam Online Single Submission (OSS) dari Pemerintah Pusat, mengalami banyak kendala. "Jadi memang disisi investasi masih agak sulit. Sistem OSS Pusat terkesan sangat sulit. Perizinan pelayaran 30 GT sampai saat ini tidak bisa keluar. Saya pikir menterinya perlu dievaluasi lagi. Banyak perizinan memang agak mengalami hambatan. Padalah itu meningkatkan ekonomi," jelasnya. Wagub Kandouw juga mengatakan bahwa, PE 5,7 persen bukan hal mudah untuk diwujudkan. Pasalnya kenaikan 0,1 persen saja menurutnya, seperti menciptakan ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. "Saya setuju memang untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi. Tapi memang mengucapkan hal yang mudah. Menulis juga hal mudah. Tapi merealisasikan perlu upaya dan kerja keras. Kegiatan pemulihan ekonomi memang itu pemicu. Tapi memang ada satu konsekuensi yang berbahaya jika kita tidak capai. Bisa datang lagi hujatan. Jadi memang harus betul-betul, dalam kajian untuk nantinya kita tetapkan menjadi PE 5,7 persen," terangnya. Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw mengatakan bahwa, tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sulut tahun 2023 adalah untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, menyepakati program kegiatan pagi indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. "Nah saat ini kabupaten/kota telah menyampaikan 693 usulan, ini yang nantinya diperdalam agar bisa diatur dalam program kebijakan tahun 2023," jelasnya. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas RI Scenaider Siahaan mengatakan bahwa, melalui kebijakan Indonesia di tahun 2023 peningkatan meningkatkan ekonomi nasional berada di angka 5,3-5,4 persen. Kemudian untuk sisi pengeluaran ditargetkan tumbuh 5,2 persen juga untuk investasi tumbuh tinggi pada tahun 2023 sebesar 5,4 persen juga untuk kegiatan ekspor ditargetkan menyentuh 6,3 persen dengan pertanian 4,0 persen, pertambangan serta 3,2 persen. Juga menurutnya, pada tahun 2023 program prioritas yang akan dilakukan adalah mendorong pemulihan dunia usaha, SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital. "Nah arah pengembangan wilayah Sulawesi 2023 sasaran PE adalah sebesar 5,3-6 persen. Memang masih ada hambatan seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, belum optimal infrastruktur konektivitas, layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Itu memang terdampak akibat pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia selang 3 tahun terakhir. Itu tentu sangat berdampak, merubah berbagai aspek kehidupan. Nah target-target ini tentu perlu dukungan dari Pemprov dan kabupaten/kota. Karena untuk mewujudkan target nasional, harus ada dukungan dari Pemprov dan kabupaten/kota. Yang pasti saya sudah beber target-target dari masing-masing sektor," imbuhnya. Disisi lain, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan bahwa, melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi Sulut tahun 2023 ini, seluruh pemangku kepentingan agar mempertajam usulan. Pembangunan daerah yang dilakukan selama ini bertujuan beberapa hal seperti peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik. Dirinya menegaskan bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Status (BPS) menunjukkan angka yang sangat baik dalam pertumbuhan ekonomi di Sulut maupun kabupaten/kota. "Berdasarkan data APBD Sulut cenderung devisit, dikarenakan pandemik Covid-19. Ini perlu pengelolaan agar ada keseimbangan, agar ada kemandirian viskal. Dalam merumuskan kebijakan, untuk mengatasi beberapa permasalahan seperti perubahan UU, perlu dicapai konsistensi antar dokumen pembangunan daerah, akibat pandemik Covid-19 juga dampak kondisi politik luar negeri. Keselarasan pusat dan daerah penting untuk dilakukan apalagi untuk kesuksesan program di tahun 2023. Ada sekitar 516 catatan usulan SE nasional yang telah masuk dengan 520 miliar kesepakatan," katanya. Fatoni yang merupakan mantan Pjs Gubernur Sulut tersebut juga mengatakan bahwa angka kemiskinan di Sulut masib perlu diperhatikan. Pasalnya menurut Fatoni dibeberapa tahun yang lalu angka kemiskinan di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) dan wilayah kepulauan masih relatif tinggi. "Seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) beberapa tahun yang lalu angka kemiskinan mencapai 12,77 persen. Kemudian di Sangihe 11 persen. Ini harus dipikirkan dan menjadi salah satu patokan dalam merumuskan program kegiatan di tahun 2023 nanti," tutupnya. (ewa) Editor : Tanya Rompas
