Serapan APBD Masih Rendah, Wagub Steven Kandouw Berang

MANADOPOST.ID— Sampai dengan akhir Maret 2022, serapan belanja pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Utara (Sulut) sudah menyentuh angka Rp4,6 triliun. Dari total pagu belanja Rp22,3 triliun. Atau setara dengan 20,53 persen. Realisasi tersebut sudah termasuk transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), sekitar Rp2,14 triliun. Hal ini disebutkan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani. Dia merinci dari Rp4,6 triliun tersebut, Rp1,4 triliun merupakan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai Rp637 miliar, belanja barang Rp497 miliar, Belanja Modal Rp243 miliar dan dan Belanja Sosial  Rp5 miliar. Sementara lanjutnya, untuk TKDD, hingga Maret, realisasi sudah Rp3,2 triliun. Dwngan rincian, DAU Rp2,6 triliun, DBH Rp77 miliar, DID Rp9 miliar, DAK non fisik Rp378 miliar dan Dandes Rp165 miliar. "Untuk DAK fisik belum ada penyalurannya. Karena masih pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengupayakan persyaratan penyalurannya. Alokasi DAK Fisik tahun ini di Sulawesi Utara adalah Rp1,76 triliun. Realisasi TKDD Rp3,2 triliun tersebut yang disalurkan melalui 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sulawesi Utara adalah senilai Rp325 miliar, yaitu Dana Desa Rp165 miliar, BOS Rp31 miliar, BOP PAUD Rp11 miliar dan BOP Kesehatan Rp3 miliar," bebernya. Dari sisi pendapatan, Hapsari memaparkan, hingga akhir Maret, pendapatan pemerintah pusat di Sulut sudah di angka Rp1,04 triliun. Di mana, penerimaan tertinggi pada Pajak Penghasilan (PPh), yaitu Rp405 miliar, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp405 .iliar dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima Pemerintah Pusat sebesar Rp277 miliar. Ada juga pendapatan dari Bea Keluar tahun ini yang realisasinya lebih besar dibanding periode sama tahun lalu. Yakni, 173,79 persen. Pendapatan Bea Keluar di Sulut masih dipengaruhi oleh harga Crude Palm Oil (CPO) yang cukup tinggi pada Maret 2022. Pendapatan Bea Keluar pada bulan Maret 2022 di Sulawesi Utara adalah sebesar Rp16,9 miliar. Nilai ini turun dibanding periode Februari 2022 Rp19,6  miliar.  Penurunan ini juga seiring dengan penurunan harga CPO dari bulan Februari (-5,55%) dan penurunan volume ekspor CPO (-47%). Berlanjut ke pendapatan di Pemerintah Daerah, selain penerimaan dari TKDD, Pemerintah Daerah telah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sekitar Rp362 miliar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp360 miliar dan Pendapatan lainnya Rp1 Miliar. Dari pendapatan perpajakan Pemerintah Pusat, sedikit banyak PPh terealisasi dipengaruhi oleh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perorangan yang berakhir 31 Maret lalu. Di Sulawesi Utara Pelaporan SPT Perorangan diikuti oleh 121.212 Wajib Pajak. Selain pelaporan SPT Perorangan, juga terdapat pelaporan SPT Badan yang akan berakhir pada 30 April 2022. Dari Direktorat Jenderal Pajak, selain pelaporan SPT Tahunan, juga masih terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan berlangsung sampai dengan Juni 2022. Program lain dari Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah Program Keringan Utang Tahun 2022. Program serupa pada tahun 2021 dinilai sukses dan memerlukan perluasan cakupan di tahun 2022 ini. Program lain dari Kementerian Keuangan di Sulawesi Utara dibawakan oleh Balai Diklat Keuangan Manado. Balai Diklat memberikan pengetahuan tentang Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Corporate University (CORPU) Open Class yang bisa di akses rekamannya di Channel Youtube BDK Manado, serta menjalankan agenda setting dari Kemenkeu untuk menyebarkan Current Issue kemenkeu kepada masyarakat luas. Pada program CORPU, bulan Maret mengangkat tema Kebijakan, Mekanisme Penyaluran, Metode Perhitungan Pajak, dan Integritas Dalam Pengelolaan Dana Desa. Di sisi lain,  serapan APBN ini dinilai tidak berbanding lurus dengan serapan APBD Sulut.  Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, dalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023, Selasa (19/4) lalu, berharap,  serapan APBN dan APBD di Sulut bisa sama-sama maksimal.  Pada kesempatan itu,  dia membeber, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyampaikan rilis 10 besar daerah dengan serapan anggaran APBD tertinggi. Namun, dia menyayangkab,  dari data itu tidak ada satu kabupaten/kota di Sulut yang masuk disitu. " Tentu ini harus menjadi perhatian penting. Realisasi anggaran ini harus digenjot," imbuhnya. Sementara itu, Ekonom Sulut Dr Hizkia Tasik memperkirakan serapan anggaran APBN akan maksimal di Triwulan 3 dan 4, sementara pada Triwulan 1 dan 2 serapan biasanya rendah. "Jika triwulan awal sudah terserap bagus, dampak ke masyarakat pasti sangat bagus. Dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Di sisi lain, kepuasan masyarakat terhadap fasilitas publik pun bisa terlihat dari maksimalnya serapan APBN," ungkapnya. Namun, Tasik memahami jika pada triwulan pertama serapan belum maksimal.  Karena pada dasarnya di seluruh Indonesia rata rata serapan pasti dibawah. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. "Karena memang biasanya pada triwulan awal masih dalam proses penjajakan, program apa yang harus diprioritaskan. Kalau bisa capai target lebih bagus," tekannya. . Lanjutnya, dana TKDD merupakan anggaran yang otomatis pasti terserap sementara  belanja modal dan sebagainya itu kinerja. "Kalau rendah itu menjadi PR bagi kita karena item item ini yang berhubungan langsung  dengan masyarakat. Utamanya kesehatan pendidikan  dan transportasi semua program yang berhubungan dengan tiga hal ini meningkatkan harapan hidup bagi masyarakat," imbuhnya. Menurut dia, apabila tidak maksimal maka ini mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Ini dampaknya. Karena masyarakat kan lihat langsung. Memang setiap daerah, kepercayaan terkoreksi di TW1. Kalau kita bisa bikin gebrakan terhadap itu, ini suatu prestasi. Untuk menambahkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah ini baik," ucap dia. Dia melanjutkan, apabila masyarakat sejahtera disisi ekonomi itu berdampak sekali.  "Suntikan dana langsung atau fasilitas umum untuk meningkatkan kesehjahteraan masyarakat, produktivitas masyarakat," imbuhnya. Dia menambahkan, apabila serapan triwulan 1 dan 2 tidak maksimal, maka UKM berpotensi tidak terjadi pertumbuhan signifikan. "Ada peningkatan tapi tidak sepesat pada kwartal 3,4 sebelumnya," jelas dia. Menurut dia, pemerintah harus hindari tren pertumbuhan bersiklus atau seasonal. "Pemerintah perlu suntik itu agar meredam lonjakan grafik keatas agar jangan terlalu tinggi dan grafik ke bawah agar jangan terlalu kebawah," tukas dia. Senada, Dr Joy Tulung pengamat ekonom lainnya menilai kalau terserap maksimal maka tentunya ini berdampak positif bagi masyarakat karena sesuai dengan target dan tentunya sangat membantu masyarakat. "Dengan terserap juga tentunya akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan pada khususnya dan pada umumnya masyarakat Sulawesi Utara," ujarnya. Kata dia, tentunya sasaran pembangunan desa yang terserap dengan baik akan sangat berguna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota. "Dan tentu saja peningkatan perekonomian di desa desa," pungkasnya.(*) Editor : Tanya Rompas