tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/7).
Selaku Gubernur Sulut, sekaligus penanggungjawab atas keberlangsungan dan keberlanjutan roda Pemerintahan daerah ini, pihaknya menyadari betapa pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam melaporkan penggunaan dana publik kepada seluruh stakeholders, khususnya yang telah dilaksanakan Pemprov Sulut pada anggaran APBD 2022.
"Untuk itu, saya dengan bangga ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Provinsi tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," ujar Kandouw.
Pemprov telah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui APBD tahun 2022, kami telah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya, serta memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial," paparnya.
Perlu diketahui bersama, lanjutnya, pendapatan daerah T.A. 2022 terealisasi sebesar Rp 3.726.578.804.936 atau 95,65% dari anggaran Rp 3.896.225.159.207.
Sedangkan untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3.858.758.102.783 atau 92,59% dari anggaran Rp 4.167.727.804.692.
"Tentunya, berbagai program dan proyek yang dijalankan dengan dana APBD tahun 2022 telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulut. Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat," terangnya.
Selain itu, Pemprov juga telah melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran demi memastikan akuntabilitas yang tinggi.
Kata Wagub, peran dan kontribusi DPRD Provinsi Sulut dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan.
"Melalui berbagai masukan dan saran bernilai konstruktif yang diberikan oleh DPRD, sangat berarti bagi kami dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah," tuturnya.
Sehingga, lanjut Wagub, pada tahun ini Pemprov mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesembilan kalinya, secara berturut-turut.
"Saya ingin menegaskan bahwa Pemprov tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran demi mencapai
tujuan pembangunan yang lebih baik, khususnya melalui kesempatan ini terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 untuk segera dirampungkan dan ditetapkan bersama," tutupnya. (ando)