Dirjen Perumahan Targetkan 'Wilayah Bebas Korupsi' pada Seluruh BP2P se-Indonesia

Tanya Rompas • Dipublikasikan Jumat, 4 Agustus 2023 | 18:34 WIB

Photo
Photo
MANADOPOST.ID- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di seluruh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala BP2P bersama Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Balai P2P, dan TPU Ditjen Perumahan terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam upaya mencapai Zona Integritas, Kementerian PUPR telah mengadakan "Diskusi Terfokus Pemetaan Masalah dan Pendalaman Inovasi dalam Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan." Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja bebas dari korupsi dan pelanggaran etika lainnya.

Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, menyatakan bahwa Zona Integritas adalah landasan bagi tindakan dan kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pembangunan zona integritas telah berjalan sejak tahun 2021 dan melibatkan berbagai upaya, seperti memenuhi kriteria minimal pembangunan zona integritas, membenahi sistem kerja, membangun sumber daya manusia, dan meningkatkan kerja sama antarlembaga serta koordinasi antarinstansi.

Pemerintah berharap melalui pembangunan zona integritas ini, tata kelola yang baik akan meningkat, efisiensi dan kualitas pelayanan publik akan ditingkatkan, dan budaya integritas yang kuat akan terbentuk di antara pegawai pemerintah.

Selain itu, zona integritas juga bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang setara kepada seluruh warga negara, menghormati hak asasi manusia, dan membangun kepercayaan masyarakat. (kompupr/des)

Editor : Tanya Rompas
Dirjen Perumahan BP2P Wilayah Bebas Korupsi