Hal itu ditunjukkan dengan KPK RI memfasilitasi rapat koordinasi (rakor) Asosiasi Konsultan Pengawas dan Jasa Konstruksi se-Sulut di Ruang C.J Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (2/11).
Rakor tersebut dihadiri langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Steve Kepel yang secara langsung mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD). Rakor yang diinisasi KPK-RI yang dihadiri pihak konsultan pengawas dan jasa konstruksi serta sejumlah instansi terkait.
Kepel kepada koran ini mengapresiasi rapat tersebut, karena menurutnya sangat penting untuk dilakukan. "Untuk diingat-ingatkan, tidak hanya pemerintah tapi seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan konstruksi, baik pemerintah, konsultan dan penyedia jasa konstruksi," ungkapnya.
Kepel menyampaikan soal efisiensi pemanfaatan anggaran, dan pemanfataan dana publik agar dilakukan lebih transparan. "Kita semua yang berkerja selalu mendapatkan pengawasan. Karena itu transparansi hal yang harus terus diperhatikan. Karena memang dalam pengelolaan APBD maupun APBN, kita harus bisa mempertahankan transportasi dan akuntabilitas. Karena itu, Rakor ini sudah diingatkan semua apa yang harus dilakukan jasa konstruksi dan konsultan pengawas," tandasnya. (ewa)
Editor : Tanya Rompas