Sebab, pendistribusian logistik tahap dua ini adalah penting. Karena terdapat surat suara yang nantinya akan dicoblos pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti.
"Tahap kedua ini krusial. Karena ada surat suara," ujar Anggota Bawaslu Sulut Erwin Sumampouw.
Dikatakannya, bakan di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta dapil luar negeri, surat suaranya sudah sampai. Dan mulai kelihatan apa yang menjadi kekurangan.
"Ternyata di kartu suara ada yang sobek. Nah, sesuai juknis yang dikeluarkan KPU, jika itu dianggap rusak maka harus dilaporkan kembali. Karena nanti akan di sortir lagi oleh KPU. Kalau ditemukan ada bercak, tanda coblos, maka itu dianggap rusak dan akan dilakukan pergantian kemudian buat berita acara," terangnya.
Lebih jauh dijelaskannya, dalam Undang-undang 7/2017 pasal 529 mengamanatkan, jika penyedia barang dan jasa mencetak surat suara lebih dari yang ditentukan KPU, itu ada denda 5 miliar.
"Dan jika penyediaan barang dan jasa tak menjaga kerahasiaan, keamanan surat suara, juha sama denda 5 miliar. Makanya sangat ketat proses ini," tegasnya.
Dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2023, Bawaslu sudah lakukan pengawasan di dua tahap. Tahap pertama itu ada pengadaan tinta, segel plastik, kotak suara dan alat lainnya.
"Di tahap dua ini ada formulir, berita acara dan yang terpenting itu surat suara. Kami sudah visitasi ke tempat pengadaan," ucapnya.
Logistik tahap dua yang tiba di Pelabuhan Bitung hari ini akan langsung didistribusikan ke gudang-gudang KPU kabupaten/kota.
Menurut Sumampow, pihaknya harus memastikan bahwa logistik tahap dua tersebut tepat sasaran, jumlah, mutu dan jenisnya.
"Kami akan pastikan juga tepat waktu untuk tiba di setiap kab/kota. Dan satu hari sebelum pemungutan suara, logistik sudah harus ada di TPS," tegasnya.
Selain itu juga, Bawaslu harus memastikan gudang KPU itu sudah sesuai SOP. Diawasi oleh CCTV, ada petugas kepolisian dan staf KPU yang menjaga.
"Jadi, SOP dari KPU itu yang harus kita pastikan," ucapnya.
Dia pun mengingatkan jajaran pengawas bahwa tugas dan tanggung jawabnya menjaga marwah demokrasi lewat pemilu ini.
Karena, kata dia, pengalaman waktu Pemilu 2019 di Sulut, sampai masuk ke Mahkamah Konstitusi hanya karena masalah segel. Sebab, segel yang digunakan adalah segel pilkada bukan pemilu.
"Oleh sebab itu kami sangat konsen dengan logistik ini. Belajar dari pengalaman, maka langsung lakukan mitigasi. Dan bagi kami, sangat penting dan strategis saling koordinasi. Jadi, mari jaga proses dari setiap tahapan pemilu sampai 14 februari 2024 nanti," tutupnya. (ando)
Editor : Tanya Rompas