MANADOPOST.ID—Penguatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan Sulawesi Utara segera memasuki fase baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan adanya dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk peningkatan kelas rumah sakit, terutama di kawasan terluar yang tergabung dalam wilayah Nusa Utara.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), serta Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr Azhar Jaya, SH, SKM, MARS.
Pertemuan itu berlangsung di sela-sela kegiatan topping off pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Senin, 15 Desember 2025.
Menurut Gubernur Yulius, pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman penting terkait komitmen pemerintah pusat dalam membantu peningkatan kapasitas dan kualitas rumah sakit di Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa jajaran Kementerian Kesehatan menyatakan kesiapan untuk turun langsung meninjau kondisi fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang berada di wilayah kepulauan Nusa Utara.
“Dirjen dan Wakil Menteri sama-sama menyampaikan komitmen untuk membantu. Ketika dua pucuk pimpinan di Kementerian Kesehatan sudah sejalan, ini tentu menjadi sinyal yang sangat baik bagi Sulawesi Utara,” ujar Yulius Selvanus.
Ia menilai dukungan tersebut membuka peluang besar bagi rumah sakit di Sulut untuk naik kelas, baik dari sisi fasilitas, layanan medis, maupun sumber daya manusia. Dengan peningkatan kelas rumah sakit, pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kepulauan diharapkan menjadi lebih optimal dan setara dengan daerah daratan.
“Saya bersyukur Sulawesi Utara mendapatkan perhatian khusus untuk pengembangan rumah sakit, sehingga pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah terluar, bisa semakin baik,” tegas gubernur.
Dalam kesempatan itu, Yulius juga memaparkan tantangan geografis yang dihadapi Sulawesi Utara. Sekitar 77 persen wilayah provinsi ini merupakan perairan, dengan total 283 pulau. Tiga kabupaten di antaranya merupakan daerah kepulauan murni yang masuk dalam kawasan Nusa Utara, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam penyediaan layanan kesehatan.
Salah satu kendala utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan pasokan listrik di sejumlah pulau. Gubernur mengungkapkan, di beberapa wilayah kepulauan, listrik hanya tersedia selama enam hingga 12 jam per hari. Kondisi ini berdampak langsung pada operasional puskesmas dan rumah sakit, khususnya dalam penyimpanan obat-obatan yang memerlukan suhu stabil.
“Listrik sangat menentukan kualitas layanan kesehatan. Kalau listrik terbatas, penyimpanan obat dan operasional alat medis juga terganggu,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Sulut terus mendorong penguatan infrastruktur dasar, terutama penyediaan listrik selama 24 jam di wilayah kepulauan. Yulius menyebutkan bahwa pada 16 Desember 2025, pemerintah akan menyalakan listrik 24 jam di tiga pulau sebagai bentuk komitmen nyata kepada masyarakat.
“Ini menjadi kado Natal bagi masyarakat di pulau-pulau tersebut,” ungkapnya.
Ke depan, upaya penambahan pasokan listrik akan melibatkan Wakil Menteri Desa serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Target besar yang dicanangkan adalah seluruh wilayah Sulawesi Utara dapat menikmati listrik 24 jam pada tahun 2026.
“Tidak boleh lagi ada wilayah yang gelap. Dengan listrik 24 jam, layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit akan jauh lebih maksimal,” pungkas Yulius.(gel)
Editor : Angel Rumeen