MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (24/12).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan APBD di seluruh Indonesia.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulut, rakor ini penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan, terlebih menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode yang membutuhkan stabilitas ekonomi dan pelayanan publik yang optimal.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah.
Ia mengingatkan agar belanja tidak menumpuk di akhir tahun, melainkan diarahkan secara konsisten pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus belanja, menurut Tito, harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Belanja daerah harus direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan menunda pelaksanaan program karena itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik,” tegas Tito dalam rakor tersebut.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menjaga pengelolaan APBD secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar seluruh target program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Sinergi lintas organisasi perangkat daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pemaparan evaluasi nasional, capaian realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulut hingga saat ini dilaporkan berada dalam kondisi on track dan masuk kategori zona hijau.
Capaian tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Maikangkay dalam mengelola keuangan daerah secara sehat, terukur, dan berkelanjutan.
Rakor ini juga memaparkan posisi kas Pemprov Sulut pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana yang tersedia dinyatakan sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025. Kondisi kas daerah berada pada posisi ideal, tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program serta keberlangsungan pelayanan publik hingga akhir tahun.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal dan mempercepat belanja yang bersifat produktif. Ia memastikan APBD 2025 benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara atau Bumi Nyiur Melambai.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung. Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Gubernur Yulius.
Dalam rakor nasional ini, Gubernur Yulius Selvanus didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, Inspektur Daerah Sulut Jemmy Kumendong, Asisten III Fransiscus Manumpil, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey, Kepala Bapenda Sulut June Silangen, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Sulut Fransiscus Maindoka.(*)
Editor : Angel Rumeen