MANADOPOST.ID—Provinsi Sulawesi Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026.
Penghargaan ini menjadi bukti konkret komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penghargaan bergengsi tersebut diberikan dalam acara deklarasi dan pencanangan Universal Health Coverage yang digelar di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi yang dinilai berhasil memenuhi indikator utama UHC, yakni cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen serta tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
UHC Award diberikan kepada kepala daerah dan pemerintah daerah yang menunjukkan konsistensi serta komitmen tinggi dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduknya melalui program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Capaian ini sekaligus menegaskan keberhasilan Sulut dalam mengimplementasikan salah satu Program Strategis Nasional di bidang kesehatan.
Gubernur Yulius Selvanus berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut dan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut, Drs Denny Mangala, MSi, untuk menerima langsung penghargaan UHC Award 2026. Dalam kesempatan itu, Denny Mangala menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Dalam laporannya, Kepala BPJS Kesehatan menegaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa terkecuali. Menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata peran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang berkesinambungan.
“UHC Award ini diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam melindungi masyarakatnya melalui jaminan kesehatan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata,” disampaikan dalam laporan tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Ia menilai masyarakat yang rentan terhadap masalah kesehatan juga berisiko tinggi terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
“Jaminan Kesehatan Nasional menjadi solusi penting untuk membebaskan masyarakat dari jeratan tersebut. Negara-negara maju bisa berkembang karena memiliki sistem kesehatan yang merata dan inklusif,” ujar Muhaimin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah, termasuk Gubernur Sulut, yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung program JKN melalui BPJS Kesehatan. Namun demikian, Muhaimin mengingatkan bahwa capaian UHC harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan derajat kesehatan masyarakat secara nyata.(*)
Editor : Angel Rumeen